Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Kasus Hambalang
Anas Beri Sinyal Perang Pada Penguasa Demokrat
Saturday 23 Feb 2013 22:41:20
 

Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah menyandang status baru sebagai tersangka kasus Hambalang dan mundur dari Ketua umum Partai Demokrat, Anas langsung memberikan sinyal ancaman, dan tak tanggung-tanggung pesan yang cukup jelas bagi penguasa di Demokrat.

Sebelumnya beberapa bulan lalu Anas juga sering menyampaikan pesan secara halus, bahwa Anas ingin agar pemerintahan SBY berakhir khusnul khotimah.

Namun hari ini di kantor pusat DPP demokrat Jakarta Pusat. Anas bahkan langsung mensinyalir langkah lembaga anti korupsi KPK menetapkan statusnya sebagai tersangka, berkaitan dengan pernyataan Ketua Dewan Pembina Demokrat SBY, serta dengan adanya bocoran surat penting KPK.

"Meski saya yakin posisi saya sebagai tersangka, lebih karena faktor non hukum. tetapi saya punya standar etik pribadi," ujar Anas.

"Demokrat akan menjadi partai yang santun dan sadis, apakah akan menjadi kesantunan politik dan kesadisan politik," ujarnya kembali.

"Ada yang berpikir ini akhir segalanya, saya nyatakan ini baru permulaan, hari ini saya nyatakan ini baru sebuah awal langkah-langkah besar, dan ini baru halaman pertama," kata Anas.

Yang di sambut tepuk tangan dan takbir dari para pendukung Anas dan pengawalnya.

Di tambahkanya akan banyak buku yang akan kita baca bersama, buku itu jangan dipahami, saya akan membuka jaket biru kebesaran, dan saya akan menjadi manusia merdeka, dan tidak terikat secara etika partai," pungkas Anas.(bhc/put)



 
   Berita Terkait > Kasus Hambalang
 
  Setelah Kopi Darat Bertiga, Mahfud MD Berjanji Melakukan Advokasi untuk Yulianis
  Anas Urbaningrum: Saya Ingin Diadili Bukan Dihakimi, Apalagi Dijaksai
  Dituntut 15 Tahun dan Denda 500 Juta, Anas Merasa Tidak Adil
  KPK Tahan Tersangka Mahfud Suroso Terkait Kasus Hambalang
  Bendum PDIP Olly Dondokambey Diperiksa KPK Lagi Soal Hambalang
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan

KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2