JAKARTA-Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum memastikan rapat koordinasi nasional (rakornas) yang akan berlangsung 23-34 Juni mendatang, berujung pada KLB. Namun, bukan kongres luar biasa yang dimaksudkannya, melainkan kompak luar biasa. "Ada, ada (kemungkinan) KLB. Tapi KLB, ya Kompak Luar Biasa," selorohnya sambil tersenyum kepada wartawan, usai membuka acara Tunas Garuda Partai Demokrat di Lapangan B, Senayan, Jakarta, Jumat(15/7).

Anas menjelaskan, persiapan rakornas sudah pada tahap finalisasi. Segala macam persiapan materi dan teknis sudah memasuki tahapan penyelesaian. Agenda rakornas yang akan dibahas adalah dua masalah pokok. Pertama, forum untuk melakukan konsolidasi politik partai secara nasional. Sedangkan yang kedua, lanjut Anas Rakornas akan dijadikan momentum untuk melakukan koreksi perbaikan dan penyempurnaan agar seluruh kader partai makin disiplin, makin tertib, dan makin memegang teguh asas dan etika partai.

Namun, Anas sempat berkelit saat ditanya mengenai tujuan konsolidasi partai itu untuk menyelesaikan kasus Nazaruddin, termasuk memberi sanksi dan hukuman. “Bukan itu maksud konsolidasi dan juga tak ada hubungannya dengan (Nazaruddin) itu. Konsolidasi partaitidak pernah berhenti dan berjalan terus, tetapi selalu ada etape di mana konsolidasi itu dievaluasi dan dilihat kembali sehingga ke depan tahapannya makin berkualitas," ungkap mantan Ketua Umum HMI ini.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Jafar Hafsah mengatakan, penyelenggaraan rakornas akan diikuti 5.000 peserta. Semua elemen partai dijadwalkan akan hadir dalam acara yang berlangsung di Sentul, Jawa Barat. "Rakornas biasanya Rapimnas, fraksi silaturahmi nasional. Karena disatukan, ada effort besar," jelasnya.

Lebih jauh Jafar menjelaskan, dalam rakornas nanti difokuskan kepada konsolidasi partai, penerapan AD/ART serta evaluasi kinerja dan masalah-masalah krusial dalam partai, termasuk pemberian sanksi tegas terhadap kader partai yang melanggar etika. "Eksternalnya, bagaimana jalannya ekonomi nasional dan persoalan hukum," jelasnya.(nas)