Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Pembunuhan
Anak Tewas Disiksa Ibu Tiri, Masyarakat Diminta Saling Menjaga
Tuesday 28 May 2013 00:56:33
 

Penuhi Hak Anak Penyandang Disabilitas.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), berduka atas meninggalnya Davina Lyra di tangan ibu tirinya sendiri di Tangerang. Tak disangka ternyata saat ini masih ada saja ibu tiri yang lebih kejam dari ibu kota.

Sekjen KPAI, M Ihsan mengatakan korban Davina yang meninggal akibat kekejaman ibu tirinya sangat disesalkan. Ia meninggal karena luka parah dibagian kepala akibat pukulan ibu tirinya. “Korban langsung dilarikan ke RS Siloam tapi sayang tidak dapat diselamatkan,” ujar Ihsan.

Pelaku yang terancam 10 tahun tentang KDRT, ditambah juga UU PA pasal 80, dijelaskan Ihsan bahwa pelaku sebenarnya sudah dicurigai oleh tetangganya. ”Tetangga sering mendengar teriakan kemarahan ibu tiri dan tangisan korban,” ungkapnya.

Berdasarkan data dan laporan yang masuk ke KPAI kekerasan pada anak tercatat tahun 2011 terdapat 2.275 kasus anak, 2012 terdapat 3.871, tahun 2013 bulan Jan-Feb terdapat 919 kasus anak.

Sedangkan hasil survei KPAI bulan Mei 2012 di 9 Provinsi terhadap 1026 responden anak SD sampai SMA menemukan fakta bahwa 87 persen respon mengalami kekerasan dalam keluarga dengan rincian 38 persen pelaku ibu, 35 persen bapak dan sisanya adalah saudaranya.

Hasil survei ini menunjukan bahwa anak rentan mengalami kekerasan. Menurut UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, akibat perceraian anak yang belum baligh ikut ibunya, kecuali ada ketentuan hukum yang membuktikan bahwa ibunya tidak layak mengasuh anak.

“Konflik dan perceraian orang tua selalu menempatkan anak sebagai korban, sebaik apapun bentuk perceraian yang dilakukan, makanya perceraian sangat tidak disarankan dalam penyelesaian konflik perkawinan,” sambung Ihsan.

Ia juga menambahkan umumnya perceraian terjadi karena lemahnya persiapan perkawinan dan pembinaan keluarga. Agama Katolik punya program pendidikan 3 bulan pra nikah, Islam beberapa jam menjelang pernikahan. Seharusnya sejak remaja sudah diberi pendidikan pra nikah.

“Mari cegah kekerasan pada anak dengan mendorong masyarakat aktif melindungi anak dengan berbegai cara diantaranya melalui Satgas PA,” ajaknya.

Sementara itu, pengamat hukum independen Nyoman Rae kepada BeritaHUKUM.com mengatakan bahwa lemahnya hukum bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya kekerasan pada anak. "Lemahnya hukum bukan satu-satunya alasan terjadinya kekerasan pada anak," tutur Nyoman, Senin (27/5) di Jakarta.

Selain ketegasan hukum, perlunya kepedulian masyarakat sekitar untuk saling mengingatkan atau membantu, sehingga kekerasan pada anak bisa dihindari. "Hal yang substansi adalah faktor ekonomi dan moralitas," terang Nyoman.(bhc/mdb)



 
   Berita Terkait > Pembunuhan
 
  Update kasus kematian dosen Untag Semarang, AKBP Basuki jadi tersangka
  Reka Ulang Kasus Anak Majikan Bengkel Pukul Korban dengan Palu hingga Tewas, Ada 18 Adegan
  Polda Metro Tangkap 2 ART Pelaku Tindak Pidana 340, 338 dan 368 KUHP
  Fakta Baru Penyelidikan Kasus Kematian Satu Keluarga di Bekasi, Dugaan Kuat 3 Korban Diracun Bukan Keracunan
  Perkara Pembunuhan Brigadir J, Terdakwa Ferdy Sambo Dituntut Pidana Penjara Seumur Hidup
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2