LONDON (BeritaHUKUM.com) – Organisasi hak asasi manusia, Amnesti International menyampaikan laporannya mengenai perlaku tahanan oleh milisi Libya. Berdasarkan laporan itu, sejumlah tahanan meninggal dunia, setelah disiksa pasukan milisi di pusat-pusat tahanan yang tersebar di Tripoli, Misrata dan Gheryan.

Para tahanan yang mendapatkan perawatan di sejumlah rumah saksi, rata-rata menderita luka terbuka di bagian kepala dan punggung. "Penyiksaan dilakukan oleh satuan keamanan dan militer yang diakui secara resmi dan juga milisi bersenjata yang beroperasi di luar kerangka hukum," kata Donatella Rovera dari Amnesti International yang berpusat di London, Inggris, Kamis (26/1). .

Padahal, lanjut dia, sebelumnya ada janji-janji untuk mengendalikan pusat-pusat tahanan. Tapi kenyataannya sangat mengerikan, karena mendapati penggunaan penyiksaan di sejumlah pusa-pusat tahanan tersebut. .

Sebelumnya, Komisaris Tinggi PBB untuk Hal Asasi Manusia, Navi Pillay mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan penahanan yang dilakukan milisi. Lebih dari 8.500 orang ditahan oleh kelompok-kelompok milisi di sekitar 60 pusat tahanan. Banyak dari mereka yang ditahan dituduh sebagai pendukung Moammar Khadafi, termasuk warga dari kawasan Sub Sahara Afrika.

Sementara itu, utusan PBB untuk Libia, Ian Martin mengatakan, kelompok-kelompok milisi yang tidak bisa dikendalikan menyebabkan peningkatan kekacauan di Libya dan secara tidak sah menahan ribuan orang di pusat-pusat tahanan. Masalah itu menekankan betapa besar tantangan untuk mendamaikan para pendukung Khadafi dan kelompok pemberontak yang mengalahkan mereka.

Dia menambahkan, milisi-milisi berada di balik serangkaian bentrokan maut di Tripoli dan pertempuran di sejumlah kota selama bulan ini. "Rezim sebelumnya mungkin saja sudah digulingkan, tetapi ada kenyataan pahit bahwa rakyat Libya terpaksa harus tetap menjalankan hidup mereka dengan warisan yang mengakar sangat dalam," jelas Ian Martin.

Pemerintah sementara Libya, lanjut dia, telah menempuh langkah-langkah untuk menonaktifkan mantan-mantan kombatan. Tetapi pemerintah kesulitan membangun legitimasi di antara kelompok-kelompok bersenjata yang berkembang. Hal itulah yang menyababkan aksi kekerasan di sejumlah wilayah Libya.(bbc/sya)