Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Amerika Serikat
Amerika Terhindar dari Jalan Buntu Soal Keamanan Nasional
Sunday 01 Mar 2015 21:55:04
 

Pemimpin Kongres, John Boehner dan Obama: sementara menembus kebuntuan.(Foto: Istimewa)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Amerika terhindar dari penutupan sebagian sektor di Departemen Keamanan Nasional, setelah Kongres meloloskan perpanjangan pendanaan untuk satu minggu, di saat-saat akhir. Dalam pemungutan suara, parlemen AS itu menyepakati undang-undang jangka pendek dengan perbandingan suara 357-60.

Sebelumnya, undang-undang itu telah disepakati di Senat.

Presiden Barack Obama, yang sudah mengatakan akan mendukung kesepakatan jangka pendek untuk menghindari kebuntuan, langsung menandatangani undang-undang itu.

Dengan demikian, 250.000 karyawan departemen itu akan mendapat gaji, kendati kesepakatan jangka panjang masih terus didiskusikan.

Pemungutan suara yang menghasilkan persetujuan dua pertiga itu dicapai dua jam saja menjelang tenggat waktu tengah malam waktu setempat atau tengah hari WIB.

Sebelumhya, Partai Republik menolak kesepakatan tiga pekan sesudah pasal-pasal terkait kebijakan imigrasi Obama ditanggalkan.

Kesepakatan sepekan ini disetujui oleh mayoritas anggota dari Partai Demokrat kendati mereka menolak rancangan perundangan sebelumnya, dengan harapan kesepakatan jangka panjang bisa dicapai.

Sebelumnya, Presiden Obama berbicara lewat telepon dengan para pemimpin Demokrat dalam rangka menghindari kelumpuhan sebagian departemen keamanan nasional akibat mandeknya pembahasan di DPR.

Kewenangan Departemen Keamanan Nasional mencakup pengamanan perbatasan-perbatasan AS, bandara, dan pelabuhan serta perairan.

Sekitar 200.000 pekerja "inti" departemen itu akan bekerja tanpa gaji andai kesepakatan tak tercapai.

November lalu, Obama menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk melindungi sekitar lima juta imigran tak berdokumen, dari tindakan deportasi. Ini membuat sebagian besar tokoh Republik menuding Obama telah melampaui wewenangnya.(BBC/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Amerika Serikat
 
  DPR AS Lakukan Pemungutan Suara untuk Makzulkan Biden
  Amerika Serikat Lacak 'Balon Pengintai' yang Diduga Milik China - Terbang di Mana Saja Balon Itu?
  Joe Biden akan Mengundang Para Pemimpin Indo-Pasifik ke Gedung Putih
  AS Uji Rudal Hipersonik Mach 5, Lima Kali Kecepatan Suara
  Sensus 2020: Masa Depan Populasi AS Bercorak Hispanik
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2