MEDAN, Berita HUKUM - Indonesia akan menjadi panggung dunia dengan menjadi tuan rumah dari 3 pertemuan besar international pada tahun 2013, yaitu Rapat Tingkat Tinggi PBB tentang Pencapaian Pembangunan Paska 2015 (Maret), Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC, 1-8 Oktober), Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO, 3-6 Desember). Forum-forum ini diselenggarakan ditengah-tengah berlangsungnya krisis ekonomi, keuangan, iklim, energi, pangan dan politik ditingkat global. Namun seperti kita sadari, pertemuan-pertemuan ini tidak akan dapat memberikan solusi yang dapat menstabilkan dunia dan rakyat dari krisis multi dimensi, semenjak mereka dibentuk senantiasa merekomendasikan solusi yang sama berulang-ulang kali, yang nyatanya telah membawa dunia kedalam jurang krisis berkepanjangan melalui kebijakan-kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi, yang menghasilkan dampak buruk yang lebih besar terhadap rakyat dan bumi.

Berdasarkan kenyataan diatas, organisasi massa dan masyarakat sipil bersepakat untuk membentuk sebuah aliansi yang luas dengan nama Aliansi Rakyat Indonesia/Indonesian Peoples Alliance (ARI/IPA). ARI/IPA diorganisir sebagai wadah bagi berbagai inisiatif dari masyarakat sipil dan organisasi akar rumput dalam rangka merespon agenda global 2013 di Indonesia. Pertemuan awal ARI/IPA diselenggarakan pada 20-21 Januari 2013 di Wisma YTKI, Jakarta, dimana perwakilan dari berbagai macam organisasi akar rumput mengemukakan pandangannya tentang agenda global 2013 di Indonesia dan menyatakan sikapnya untuk memastikan aspirasi rakyat terdengar ditengah agenda internasional tersebut.

Untuk Sumatera Utara, Aliansi ini sudah di deklarasikan di LPPM USU pada tanggal 3 Juli 2013, deklarasi ini dihadiri oleh 18 organisasi, dan koordinator IPA Sumut terpilih adalah Ranto Sibarani. Deklarasi yang juga dihadiri oleh Rudi HB Daman sebagai perwakilan dari IPA nasional berlangsung dengan sangat sederhana.

Para perwakilan yang hadir, bersepakat untuk membentuk Aliansi Rakyat Indonesia (Indonesian People’s Alliance) di Sumatera Utara dengan dasar sebagai berikut:

1. Mempromosikan kedaulatan rakyat!
2. Hentikan liberalisasi perdagangan!
3. Stop perjanjian baru WTO!
4. Perdagangan yang mengabdi rakyat!
5. Kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan antar negeri!
6. Campakan WTO!

Aliansi Rakyat Indonesia di Sumatera Utara dengan segera telah melakukan perluasan organisasi dan berencana melakukan demo keberatan dan menolak APEC. Sebagaimana kita ketahui APEC sedang melakukan Third APEC Senior Officials Meeting (SOM III) and Related Meetings, 22 Juni-6 Juli 2013, di Medan. Demo itu sendiri akan dilakukan dua hari berturut-turut yaitu 5-6 Juli 2013, bersama-sama dengan buruh, petani, mahasiswa dan BARA Sumatera Utara.

Dalam pandangan IPA Sumatera Utara bahwa pemerintahan Indonesia akan melakukan apapun yang dapat dilakukannya untuk dapat menjadi tuan rumah yang sempurna bagi pertemuan-pertemuan internasional tersebut.

Indonesia memposisikan dirinya sendiri sebagai pemain kunci dunia, semenjak menjadi anggota dari G-20. Dengan tingkat “pertumbuhan ekonomi” yang stabil ditengah krisisi yang berkepanjangan (Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 6,4%), yang diasumsikan dengan “peningkatan kelas menengah”, Indonesia dikondisikan sebagai contoh negeri yang baik oleh kekuatan kapitalisme monopoli dunia.

Realitasnya, setiap hari hidup dan kehidupan rakyat Indonesia mengalami serangan-serangan yang serius oleh program ekonomi yang disponsori oleh investasi asing. Ditingkat kawasan, melalui organisasi kawasan seperti ASEAN dan ASEAN+3. Liberalisasi dan perdagangan senantiasa difasilitasi dengan apa yang disebut sebagai Cetak Biru Komunitas ASEAN, yang mempromosikan integrasi ekonomi, untuk memfasilitasi lebih lanjut laju daripada investasi asing di kawasan Asia Tenggara bahkan sampai juga untuk kawasan Asia Pacific.

Menggadang-gadang Indonesia sebagai negeri yang ramah investasi asing, telah menghasilkan penggusuran dan pemindahan secara paksa rakyat Indonesia melalui penghancuran industri lokal dan pertanian, serta mendorong perampasan tanah dan sumber daya alam, pelenturan aturan perburuhan dan migrasi paksa.

Karena itu, IPA Sumut dengan tegas menyampaikan sikap menolak kehadiran APEC di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara karena tidak memberikan kontribusi yang jelas terhadap kepentingan rakyat. Karena, sebagaimana telah disebutkan diatas pertemuan-pertemuan ini tidak akan dapat memberikan solusi yang dapat menstabilkan dunia dan rakyat dari krisis multi dimensi, semenjak mereka dibentuk senantiasa merekomendasikan solusi yang sama berulang-ulang kali, yang nyatanya telah membawa dunia kedalam jurang krisis berkepanjangan melalui kebijakan-kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi, yang menghasilkan dampak buruk yang lebih besar terhadap rakyat dan bumi. Dalam aksinya, IPA sumut akan bergabung dengan mahasiswa untuk mendesak Kapolda Sumut membebaskan tanpa syarat 35 orang mahasiswa yang masih ditahan karena demo penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. IPA Sumut menilai kenaikan harga BBM bukanlah kepentingan rakyat Indonesia, melainkan kepentingan ekonomi negara-negara maju yang mau bersaing menjual bahan bakarnya di Indonesia.

Organisasi yang menghadiri Deklarasi IPA Sumut antara lain: WALHI SUMUT, Pusaka Indonesia, FMN cab. Medan, Kontras Sumut, AGRA, LPPM USU, REPALA INDONESIA, GSBI SUMUT, ELSAKA, SPKS, KOTIB, Bitra Indonesia, PKPA, SPI SUMUT, BAKUMSU, KDAS, KKP HAM 65, PEMMA USU.(wlh/bhc/opn)