JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi dan Pressconference Aktivis 98 "Menolak Kebijakan Rezim Malas" hal ini karena aktivis 98 menilai bahwa Rezim pemalas SBY ini tetap akan melakukan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan keputusan sebenarnya dinilai tidak pro rakyat.

"Masyarakat kita daya beli mereka sangat rendah, sehingga kenaikan BBM ini akan menambah jumlah kemiskinan yang sebenarnya angkanya sejak tahun 2004 sampai sekarang angkanya tidak berubah," kata sosiolog Ubedilah Badrun kepada Wartawan, Selasa (11/6) di lantai 2 Gedung Panji Trisula, Menteng Jakarta Pusat.

Menurut Ubeidilah bahwa dibalik kenaikan BBM ini jelas ada kepentingan yang sesungguhnya tidak memihak rakyat.

"Ini ada skenario besar dibalik kenaikan BBM, ini tidak lain dari bagian dari neoliberalisme. Disatu sisi target pajak kita yang sebenarnya 20 persen ini baru tercapai 8 persen. Ada kebijakan keliru di pajak dan lembaga migas kita ini. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) itu sebenarnya menambah jumlah hutang kita, maka hutang kita dari sekitar 2000 triliun rupiah menjadi 2200 triliun," papar Dosen UNJ ini.

Sementara itu, Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan bahwa fakta adalah BLSM, jelas ada kepentingan politik jangka pendek.

"Ada kepentingan jangka pendek dibalik kenaikan BBM ini, ada desain dari rezim pembohongan publik ini, sehingga mau tidak mau masyarakat harus menerima kenaikan BBM ini. Kalau logika saya malah BBM semestinya turun," tutur Karyono.

Di tempat yang sama, pengamat ekonomi Kusfiardi mengatakan bahwa kenaikan ini tidak populis. "Selain itu
Permainan broker dalam hal migas ini juga membuat rakyat menjadi sulit dan memang faktanya ini rezim pembohong," tegas Kusfiardi.

Acara ini dihadiri oleh puluhan aktivis 98 dari berbagai profesi, mereka diantaranya, Baiquni, Sarbini Omen dan aktivis lainnya.(bhc/mdb)