JAKARTA-Pemerintah menganggap beberapa aksi kekerasan di Papua tidak saling berkaitan. Papua tetap bagian dari NKRI. Bentrok antar warga yang terjadi di Kota Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Sabtu lalu (30/7), terkait dengan pemilu kada.

"Harus dilihat yang bentrok antarwarga itu domainnya Bawaslu, KPU, dan nantinya ke Mahkamah Kosntitusi. Kalau ada konferensi soal kemerdekaan Papua di Inggris itu beda lagi," tegas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, kepada wartawan, usai rapat kabinet terbatas dii Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/8).

Ia mengakui terdapat aksi kekerasan yang terjadi. Namun, aksi satu dengan yang lainnya tidak berkaitan. Diingatkan pula, konsentrasi pemerintah pusat di Papua saat ini bukan lagi soal separatisme. Menurutnya, pemerintah telah sepakat dengan pembangunan ekonomi daerah. "Tidak ada perang disana (Papua). Kalau ada orang membunuh TNI, kepolisian, dan pegawai perusahaan yang diserang maka harus ditindak secara hukum. Papua tetap bagian dari NKRI," tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kondisi dan situasi di Kota Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua yang tertutup menjadi salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya kerusuhan. Peran Aparat keamanan yang biasanya dominan pun dipertanyakan. "Ketertutupan di Puncak Jaya membuat potensi kekerasan itu makin besar," kata Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar.

Sebelumnya, terjadi bentrokan antarwarga yang menewaskan 19 orang warga. Hal ini dipicu adanya dua rekomendasi yang dikeluarkan Partai Gerindra terkait pemilu kada setempat. DPC Gerindra Puncak mendukung pasangan Elvis Tabuni-Yosia Tembak, sedangkan DPP Gerindra mendukung pasangan Simon Alom-Heri Kosnai.

Menurutnya peran aparat keamanan agak aneh ketika berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan politik. "Agak aneh ketika di luar pemilu kada, peran aparat begitu besar dan dominan. Tapi ketika ada sengketa seperti ini kok nggak ada pengamanan aparat," kata Haris.(mic/biz)