Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Demo Buruh
Aksi Demo Buruh Dominasi Pengaduan Masyarakat ke Presiden
Tuesday 27 Nov 2012 10:10:03
 

Aksi Pengaduan Demo Buruh terhadap Presiden SBY.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Keprihatinan terhadap aksi unjuk rasa kelompok buruh yang sudah mengganggu jalannya kegiatan produksi perusahaan menjadi laporan pengaduan yang menonjol dari masyarakat yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui pesan pendek (SMS) dan surat ke PB BOX 9949 JKT 10000, pada periode 16 oktober-31 oktober 2012.

Staf Khusus Presiden selaku Pengelola SMS dan PB BOX 9949 JKT 10000, Sardan Marbun, mengatakan aksi unjuk rasa oleh kelompok buruh diharapkan dilakukan dengan tujuan untuk meluruskan hal-hal yang dinilai tidak benar, sehingga dapat terlaksana secara lebih baik. Namun ia mengingatkan bahwa aksi demonstrasi yang dipaksakan dapat mengganggu jalannya kegiatan produksi perusahaan.

“Pemaksaan serta dampak buruk terhadap produksi perusahaan merupakan hal yang perlu dihindari. Di lain pihak, kesejahteraan buruh perlu disesuaikan dengan kondisi yang memadai dengan UMR sekitar Rp 2 juta, “ kata Sardan Marbun di Jakarta, Selasa (27/11).

Sardan Marbun, menyebutkan selama kurun waktu 16-31 Oktober pihaknya telah menerima 1930 pengaduan masyarakat.

Dari pengaduan yang masuk baik berupa SMS maupun surat ke PO BOX 9949 tersebut, yang menonjol antara lain:

Pernyataan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan terkait adanya oknum anggota DPR yang melakukan praktik kongkalingkong dan meminta jatah kepada sejumlah BUMN. Secara keseluruhan terdapat 118 SMS (91,47%) mendukung dan 11 SMS (8,53%) menentang.

Contoh SMS yang mendukung “Bpk. Presiden harap Meneg BUMN tetap dapat dipertahankan, jangan BUMN dijadikan sapi perah oleh oknum anggota dewan”. Adapun SMS yang menentang, “Tindakan Dahlan Iskan tidak mencerminkan sikap pejabat, justru melemahkan lembaga negara, sepantasnya pejabat macam itu diganti yang lebih bermoral.” Ucapan selamat atas penghargaan “Knight Grand Cross in The Order of The Bath” dari Kerajaan Inggris atas prestasi Presiden SBY dalam memajukan Indonesia.

Keprihatinan masyarakat atas terjadinya berbagai bentrokan, dan harapan agar Polisi dan aparat keamanan lebih cepat bertindak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dukungan masyarakat atas pemberian gelar pahlawan nasional bagi dwi-tunggal Soekarno- Hatta, dan harapan masyarakat agar kasus pemerkosaan yang dialami tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia dapat dituntaskan dan pelakunya dihukum seberat-beratnya. Dukungan masyarakat terhadap pemberantasan narkoba dan hukuman berat bagi pelakunya. Masih terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di kalimantan Barat dan kalimantan Tengah yang disebabkan pembelian BBM oleh masyarakat kemudian dijual kembali ke kalangan industri.

Menurut Sardan Marbun, dengan diterimanya 1930 pengaduan masyarakat maka sejak Juni 2005 saat mulai Kabinet Indonesia Bersatu II hingga 31 14 November 2012, Presiden SBY telah menerima 3.406.275 SMS dan 113.344 pucuk surat melalui PO BOX 9949 JKT 10000.(wid/es/bhc/opn)



 
   Berita Terkait > Demo Buruh
 
  Penahan 3 Mahasiswa Undip Diharapkan Diselesaikan Melalui Restorarive Justice
  Satuan Pamwal Ditlantas Polda Metro Lakukan Pengamanan Demo Buruh dengan Cara Ini
  Temui Massa Aksi Demo, Sufmi Dasco Janji Perjuangkan Aspirasi Buruh
  Buruh Akan Tetap Demo Besar-besaran 30 April Kepung DPR, Gak Peduli Pandemi Covid-19
  Rizal Ramli: Wasit Tidak Adil, Perlu Audit Forensik Komputerisasi KPU dan Bisa Kena Pidana 4 Tahun
 
ads1

  Berita Utama
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2