JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pemberantasan korupsi, KPK meyakini tidak bisa berjalan sendirian. Dibutuhkan sinergi dan kerjasama dengan semua pihak agar upaya itu menyentuh banyak lini. Termasuk dunia usaha, dimana para pengusaha kerap terlibat dalam sejumlah kejahatan korupsi.

“Kita melihat bahwa problem yang terjadi di negeri ini banyak sekali yang bersentuhan dengan dunia usaha: monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang bermuara pada pelanggaran atau merugikan ekonomi secara luas dan ini sangat identik dengan tindak pidana korupsi karena mengakibatkan ekonomi negara kita menjadi terganggu,” papar Ketua KPK Abraham Samad, Senin (14/7). Oleh karena itu kerja sama ini menjadi suatu langkah yang sangat strategis ke depan.

Karena itu, KPK bersama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Dari kerja sama ini, Abraham berharap kedua lembaga bisa saling bertukar informasi sehingga kejahatan-kejahatan dapat kita deteksi sedini mungkin.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, nota kesepahaman ini bertujuan terutama untuk mencegah dan memberantas korupsi di lembaga usaha yang ada di bawah pengawasan KPPU. Sebab, “Fungsi KPPU yang terkait dengan persaingan usaha tak bisa dilepaskan dari pengadaan barang dan jasa di pemerintah,” katanya.

Harapan yang sama juga disampaikan Ketua KPPU Muhamad Nawir Messi, bahwa dalam kecurangan persaingan usaha kami meyakini ada kerugian pasar dan kerugian negara. “Mudah-mudahan MoU ini menjadi basis yang kuat untuk memulai membangun kerjsa sama dalam rangka menghentikan kerugian ekonomi,” katanya.

Nawir menghitung, dari kerja sama ini pula, ia berharap mampu menyelamatkan kerugian negara hingga 150 triliun rupiah setiap tahun. “Dari sisi persaingan usaha juga tentunya akan sangat positif,” katanya.(kpk/bhc/sya)