Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Papua
Ace Hasan Sayangkan Pernyataan Mensos Soal Pemindahan Pegawai ke Papua
2021-07-17 22:02:42
 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam akan memindahkan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Sosial ke Papua tidak tepat. Menurutnya pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Papua merupakan tempat buangan.

"Pernyataannya sangat tidak tepat, justru sebaliknya. Seharusnya ASN yang memiliki kinerja terbaik harus dikirimkan ke Papua, bukan malah yang berkinerja buruk," kata Ace dalam keterangan pers yang diterima awak media, Kamis (15/7).

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, Mensos Risma sebaiknya memberikan sanksi yang edukatif kepada bawahannya agar kinerja mereka membaik. "Misalnya, tempatkan di daerah yang tingkat pengawasan terhadap kinerjanya dari masyarakat yang tinggi agar dia bekerja sesuai dengan target yang telah ditentukan," pungkasnya.

Ace menyampaikan pernyataan yang disampaikan Mensos tersebut tidak memiliki sense of Indonesia centris sebagaimana menjadi visi besar Presiden Jokowi. "Pernyataan itu tidak tepat disampaikan, Ibu Mensos tidak memiliki sense of Indonesia centris sebagaimana yang menjadi visi besar Presiden Jokowi," sebut legislator dapil Jawa Barat II itu.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini kembali meluapkan amarahnya kepada anak buahnya yang berstatus ASN. Tak hanya itu, dia bahkan mengancam akan memindahkan anak buahnya ke Papua karena dianggap tidak becus bekerja. Persoalan tersebut bermula saat sejumlah ASN Kemensos tidak ikut membantu memasak di dapur umum yang dibuat institusinya.(tn/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Papua
 
  TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
  Pemilik dan Masyarakat Papua Geruduk Kementerian LHK, Desak Menteri Usut Indikasi Mafia Tanah dan Hutan Adat di Jayapura Selatan
  Kejati Pabar Penjarakan SA Mantan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
  Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
  Pelinus Balinal Sebut Keamanan, Perdamaian dan Persatuan sebagai Prioritas di Kabupaten Puncak
 
ads1

  Berita Utama
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

 

ads2

  Berita Terkini
 
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae

TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang

RUU Perampasan Aset Sangat Penting sebagai Instrument Hukum 'Palu Godam' Pemberantasan Korupsi

Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2