JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi juga harus dilawan dengan cara yang luar biasa pula. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat agar korupsi semakin tereduksi.

Kali ini, KPK mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Timur untuk bergabung bersama KPK menjadi Penyuluh Antikorupsi. ASN Provinsi Jawa Timur yang memenuhi syarat bisa mendaftar secara online hingga 30 Juli 2019.

Caranya, cukup kirimkan email ke bidangpkk.bpsdmjatim@gmail.com dan mengikuti e-learning yang dilaksanakan secara online pada tanggal 7 - 10 Agustus 2019.

Koordinator Pusat Edukasi Antikorupsi Dian Novianthi mengatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pada ASN Provinsi Jawa Timur yang ingin mendaftar.

"Pertama, mereka harus mempuyai pengalaman dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi minimal satu tahun dan telah memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal lima kali," ujar Dian.

Selain itu, lanjut Dian, calon Penyuluh Antikorupsi harus mempunyai komitmen dan rencana aksi dalam kegiatan penyuluhan antikorupsi setelah mendapatkan sertifikat.

Untuk peserta yang telah lulus tes e-learning, dapat mendaftarkan diri untuk proses sertifikasi pada tanggal 12-14 Agustus 2019. Kemudian, peserta yang terpilih akan diumumkan pada tanggal 21 Agustus 2019 dan akan mengikuti prosesi sertifikasi.

Dian mengatakan proses sertifikasi nanti akan dilaksanakan di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 - 4 September 2019.

"Kehadiran Penyuluh Antikorupsi akan membantu KPK menyebarkan budaya antikorupsi di Indonesia. Budaya itu yang akan membawa Indonesia akan semakin bersih dari korupsi di kemudian hari," pungkasnya.(kpk/bh/sya)