JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, meminta Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti, segera melakukan tindakan terkait aksi premanisme yang dilakukan kubu Agung Laksono yang merebut ruang Fraksi Golkar di lantai 12, Gedung DPR RI, Senin (30/3).

"Saya harap Wakapolri Badrodin Haiti untuk segera melakukan tindakan hukum. Ada aksi premanisme di dalam kompleks DPR yang harusnya steril. Itu bisa terjadi dan polisi diam saja," ungkap Aburizal Bakrie.

Melihat apa yang telah jadi saat ini, ARB kembali berharap agar Polisi dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dalam pengamanan. Gedung DPR, termasuk ruangan pimpinan Fraksi Golkar adalah milik negara yang harus dijaga baik.

Preman masa dilawan dengan preman lagi, kan tidak. Saya berharap pimpinan Polri melakukan tindakan, tidak membiarkan. Kita masih percaya pada hukum dan tidak akan melakukan tindakan kriminal," kata ARB.

Kubu Agung Laksono baru saja merebut paksa dan merangsek masuk ke ruang pimpinan Fraksi Golkar DPR RI di lantai 12 Gedung DPR RI Jakarta. Aksi yang mencederai demokrasi ini dibiarkan petugas keamanan dalam gedung dan anggota Kepolisian.

Pengambilalihan paksa dilakukan dengan mendobrak pintu. Meski begitu, keadaan seperti ini dianggap Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Unggung Cahyono, masih dalam keadaan aman.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB), menyesalkan perebutan paksa kantor Fraksi Partai Golkar DPR RI oleh kubu Agung Laksono yang dipimpin Yorrys Raweyai.

ARB mengingatkan bahwa peristiwa kekerasan seperti itu sudah dua kali terjadi, yakni perebutan paksa kantor pusat Partai Golkar di Jakarta Barat tahun lalu dan kantor Fraksi Partai Golkar DPR RI di kompleks Parlemen di Senayan pada Senin, (30/3).

ARB masih berharap aparat Kepolisian bertindak tegas menjaga gedung itu dari aksi premanisme, karena tempat itu adalah milik negara. Fraksi Partai Golkar kubunya yang masih diakui oleh pimpinan DPR tidak akan melakukan perlawan dengan kekerasan serupa.

"Kita masih percaya pada hukum dan tidak akan melakukan tindakan kriminal," tegas ARB, dalam telewicara dengan tvOne pada Senin petang, Senin (30/3).

ARB mengingatkan bahwa sengketa kepengurusan pusat Partai Golkar belum final alias belum ada keputusan hukum tetap. Proses hukum di pengadilan atas gugatan yang diajukannya masih berproses. Karena itu, dia berharap semua pihak, termasuk kubu Agung Laksono, menghormatinya dan tidak memaksakan kehendak.

Seandainya pengadilan memutuskan mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono, kata ARB, Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo sebagai Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI akan secara sukarela melepaskan jabatan mereka. Dia berharap kubu Agung Laksono pun bersikap serupa andai pengadilan memutuskan sebaliknya.

"Sebaiknya tunggu saja keputusan pengadilan. Ini adalah negara hukum. Kita tidak boleh biarkan (kekerasan/premanisme) hal itu terjadi," jelas ARB.

Kini, Yorrys dan kubu Agung sudah menguasai ruangan Fraksi Pimpinan Golkar. Mereka tengah menggelar keterangan pers. Tak ada satupun terlihat pimpinan Fraksi Golkar di ruangan itu. Mereka mengamankan diri ke ruangan lain.(ase/viva/bh/sya)