JAKARTA, Berita HUKUM - Petisi www.change.org Lindungi Kawasan Ekosistem Leuser, Nyatakan Warisan Dunia! yang diluncurkan ahli konservasi, aktivis dan perwakilan masyarakat Aceh mendesak Gubernur Aceh untuk tidak mengesahkan Pergub tentang perizinan budidaya area Kawasan Ekosistem Leuser. Sejak diluncurkan, petisi www.change.org/LindungiLeuser telah ditandatangani 10.000 orang lebih. Petisi yang dimulai oleh M. Nur ini mendesak Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk tidak mengesahkan peraturan gubernur (Pergub) tentang perizinan budidaya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Nur menilai isi rancangan pergub keliru, melanggar UU Pemerintah Aceh yang notabene mandat MoU Helsinki. Selain itu, isinya juga bertentangan dengan UU 26/2007 tentang Tata Ruang dan PP 26/2008 tentang Tata Ruang. Jika itu disahkan, sedikitnya 643.602 hektar dari total seluas 2,25 juta hektar luas KEL di Aceh dapat mengalami kehancuran.

Selain ribuan petisi terkirim melalui surat elektronik berbasis internet, juga terdapat surat petisi yang berjumlah ratusan dan dikirimkan oleh Rainforest Action Network (Jaringan Aksi Hutan-Tropis) lewat mesin faksimili. Desakan ini juga didukung oleh ALERT, sebuah koalisi ilmuwan terkemuka dunia yang sangat otoritatif dalam memberi pendapat publik mengenai isu lingkungan di dunia.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Aceh Husaini Syamaun mengatakan rencana ini bukan hasil tekanan kalangan pengusaha, tetapi bertujuan untuk melindungi warga lokal yang kehidupannya tergantung lahan. “Kami juga memikirkan rakyat kami, bukan hanya hutan dan satwa liar” kata Husaini.

Rudi Putra, wakil masyarakat Aceh menegaskan penolakan draft Pergub bukan hanya karena alasan satwa. “Kami bisa saja hidup tanpa badak, tapi kami tak bisa hidup tanpa air. Jadi kami perlu dukungan Anda menyelamatkan Kawasan Ekosistem Leuser Aceh."

Pendiri Change.org Indonesia Arief Aziz, Selasa (17/12) menyampaikan, “Kenaikan dukungan signifikan atas petisi ini menunjukkan kepedulian masyarakat akan kondisi lingkungan yang makin terancam. Di Change.org, petisi-petisi peduli lingkungan paling banyak didukung publik.”

Dikabarkan bahwa, pekan ini Pergub mendapat sinyal positif Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. “Jika tetap ditandatangani, pergub itu akan diuji-materilkan ke Mahkamah Agung (MA),” sahut M.Nur yang juga merupakan Direktur WALHI Aceh.(rls/cgn/bhc/sya)