JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Staf Ahli Tata Ruang dan Wilayah Sekretariat Kabinet Dr. Surat Indrijarso menyatakan, untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam penyaluran dan monopoli harga, Pemerintah perlu membuka pintu masuknya perusahaan yang lebih banyak dalam memasok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mencegah terjadi. Tidak seperti sekarang, hanya ada 4 (empat) perusahaan penyalur, yaitu Pertamina yang menguasai 99,5% pasokan, dan 3 (tiga) perusahaan lain yang hanya memasok 0,5% kebutuhan BBM di Indonesia.

Saat berbicara pada diskusi “Wasiat” Wamen ESDM yang dipandu oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam, di kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (9/5) siang, Dr. Surat menyampaikan, bahwa saat distribusi BBM bersubsidi dari Depo Pertamina ke titik serah, telah terjadi kebocoran BBM bersubsidi 7-10 persen.

“Pertamina tidak bertanggung jawab pada kebocoran karena kebocoran tidak terjadi di Titik Serah yang ada di Depo Pertamina, tetapi kebocoran terjadi setelah dari Depo Pertamina ke tempat penyaluran, seperti SPBU-SPBU,” kata Surat, seperti yang dilansir Tim Desk Info setkab.go.id. Rabu (9/5).

Ia mempertanyakan kebijakan Pertamina yang menjadikan Depo miliknya sebagai Titik Serah distribusi BBM bersubsidi, sementara dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 sudah ditegaskan, bahwa Titik Serah harusnya di konsumen pengguna. Dengan demikian, Pertamina seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya kebocoran yang terjadi sebelum sampai ke pengguna.

Karena itu, Dr. Surat mengusulkan perlunya Pemerintah membuka pintu lebih luas bagi pengusaha yang akan bergerak dalam penyediaan supply BBM bersubsidi, selain untuk mendorong terjadinya persaingan harga, juga untuk mencegah kebocoran yang lebih besar lagi.

Kebocoran di SPBU

Dr. Surat Indrijono juga menyebutkan, bahwa ketiadaan nomenklatur mengenai penyalur masing-masing jenis BBM, dan tiadanya peruntukan yang jelas dari masing-masing pengguna BBM berubsidi juga ikut menambah kebocoran BBM yang lebih besar lagi. Selain itu, adanya BBM bersubsidi juga telah mendorong lahirnya pasar gelap (black market) yang menyalurkan BBM bersubsidi ke industri-industri yang tidak berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi.

“Ketiadaan nomenklatur, yang membatasi penyaluran BBM sesuai jenis kebutuhan, dan lebih-lebih juga tidak ada batasan terhadap masyarakat mana saja yang boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi mengacaukan dekteksi konsumsi dari masing-masing jenis BBM,” ujar Surat.

Ia mensinyalir, bahwa penggunaan BBM bersubsidi di SPBU-SPBU untuk transportasi darat paling banyak hanya mencapai 30%, sedang sisanya yang 70% tidak jelas entah kemana, bisa dipakai untuk industri baik kecil, menengah, maupun besar.
Kalau saja ada semacam smart card bagi masyarakat, lanjut Surat, akan bisa diketahui kemana larinya BBM bersubsidi yang hilang, khususnya setelah lepas dari Depo Pertamina, dan juga yang ada di SPBU-SPBU.(sgb/es/sya)