JAKARTA, Berita HUKUM - Pembagian Kartu Jakarta Sehat (KJS) terus dilakukan Pemprov DKI. Saat ini masih terdapat 1,7 juta KJS yang belum dibagikan. Namun, karena belum siap di lapangan, kartu yang harusnya sudah dibagikan pekan ini, terpaksa ditunda pekan depan. Pembagian secara simbolik sendiri akan dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di tiga puskesmas kecamatan pada, Selasa (28/5) mendatang.

"Tidak jadi minggu ini, tapi minggu depan. Karena belum siap di lapangan, yang dibagikan banyak sampai 1,7 juta kartu. Jadi harus ada manajemen yang baik, kan cuma beda beberapa hari," kata Jokowi, saat meninjau pengumuman Ujian Nasional (UN) tingkat SMA di SMA 8 Jakarta Selatan, Jumat (24/5).

Ia menyebutkan, rencana pembagiannya akan dilakukan secara simbolik di tiga puskesmas, yakni Puskesmas Koja, Puskesmas Pasar Rebo, dan Puskesmas Kalideres. "Kalau tidak Selasa ya Rabu dibagikan. Kartunya sudah siap, tapi memang keadaan di lapangan belum memungkinkan. Totalnya sama 1,7 juta," ujarnya, seperti dikutip beritajakarta.com.

Selain di tiga puskesmas tersebut, puskesmas lain secara serentak juga akan membagikan KJS kepada warga yang namanya sudah terdata. Dengan adanya pembagian kartu ini, penggunaan KTP untuk berobat akan ditiadakan.

Sebelumnya Jokowi, mengatakan akan membagikan 1,7 juta KJS kepada warga pekan ini. Pembagian KJS ini merupakan tahap kedua. Untuk tahap pertama dibagikan pada saat peluncurkan pada November 2012 lalu sebanyak 3.000 kartu. Pada tahap kedua ini, kartu yang dibagikan dilengkapi dengan chip yang memuat data-data warga pemegang kartu.

Untuk diketahui, KJS sendiri, sudah diluncurkan sejak 10 November 2012 yang lalu.

Terkait program ini, sebelumnya, ratusan dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin 20 Mei. Para dokter itu mengaku ingin menuntut perbaikan sistem kesehatan, termasuk Kartu Jakarta Sehat.

Menurut Koordinator Demo Dokter Yosi Asmara yang sekaligus Dokter Spesuialis Anastesi di RSUD Tarakan, unjuk rasa dokter tidak bermaksud untuk menolak Kartu Jakarta Sehat yang selama ini menjadi andalan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

"Kami bukan menolak KJS tapi kami meminta perbaikan dari sistemnya. KJS itu bagus, bisa meringankan beban orang miskin. Tapi kalau orang kaya ikut berobat gratis bagaimana kami bisa melayani dengan baik," ujar Yosi saat ditemui di lokasi unjuk rasa.

"Kami menilai KJS itu baik, tapi sistemnya harus diperbaiki. Niatan baik sudah ada supaya masyarakat miskin bisa berobat. Tapi kalau orang kaya ikut datang kita harusnya mengobati 50 jadi 100 orang," ujarnya

Yosi mengatakan, kurang baiknya sistem kesehatan dari pemerintah lalu yang menjadi kambing hitam adalah dokter dan rumah sakit. Pasalnya yang menjadi ujung tombak terdepan dalam masalah kesehatan adalah dokter.

"Gara-gara sistem yang kurang baik, dokter yang pertama menjadi korban. Lalu kedua adalah rumah sakit. Gara-gara sistem yang buruk jangan sampai kita yang terjepit terus," ujar Yosi.(dbs/bhc/opn)