Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Menag
PKS Pesan ke Menag Baru: Jangan Jualan Isu Radikal dan Terorisme
2020-12-24 06:04:17
 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditunjuknya Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama (Menag) oleh Presiden Joko Widodo, mendapat tanggapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik berbasis Islam. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyoroti langkah Presiden Joko Widodo yang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Mardani menyoroti menteri-menteri yang baru dipilih, khususnya menteri agama. Mardani yang meminta agar menteri agama tidak terus-terusan memunculkan isu radikalisme dan terorisme.

Mardani mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai respons atas pernyataan menteri agama baru yang juga Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, yang tak ingin agama jadi alat politik melawan pemerintah.

Dia menilai, jika pemerintah terus-terusan memunculkan isu radikalisme dan terorisme justru berdampak buruk bagi bangsa Indonesia di mata dunia. "Izin nitip salam buat pemerintah, jangan selalu jualan isu radikalis dan teroris, karena statement-statement pemerintah RI dikutip media barat," tutur Mardani, Rabu (23/12).

Media barat, kata dia, akan menuliskan dan menyimpulkan bahwa Indonesia tidak aman. Tentu akan membawa kerugian bagi Indonesia, dan negara ini dianggap tidak dapat menjamin keamanan.

Para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Investor ragu dan akan lari, karena Indonesia dianggap tidak aman, kemudian mereka akan memilih berinvestasi di negara tetangga.

"Media luar menulis Indonesia tidak aman, akhirnya Investor ragu masuk Indonesia. Sehingga investor dan pariwisata masuk ke negara tetangga," tandas Mardani.(dbs/okezone/viva/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya

Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa

Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2