JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Kamis (11/1) lalu menerima kunjungan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI).

Kunjungan tersebut merupakan agenda terstruktur KIP dalam rangka sosialisasi program kerja dan upaya membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

KIP adalah satu lembaga mandiri yang fungsi tugasnya berkaitan erat mengenai keterbukaan informasi termasuk sengketa informasi dan bertanggungjawab pada Presiden.

Ketua KIP Tulus Subarjono menyatakan bahwa kedepannya Komisi Informasi ingin menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah terkait dengan transparansi informasi merujuk pada semangat UU Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang mulai diberlakukan mulai 30 April 2010.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan menyambut baik kunjungan tersebut.

Haedar mengatakan bahwa transparansi juga perlu melihat pada prioritas transparansi informasi yang berkaitan.

Selain itu, Haedar juga menegaskan bahwa ke depan, Muhammadiyah siap membangun kemitraan strategis dengan Komisi Informasi.(afandi/muhammadiyah/bh/sya)