Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Capim KPK
'Calon Pimpinan KPK Harus Bersih dari Kasus HAM'
Wednesday 29 Jul 2015 06:25:23
 

Demo di Bundaran HI pada hari Selasa siang (28/7).(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari Selasa siang (28/7), tepatnya pukul 15.00 Wib sore hari berlangsung Demo massa duapuluhan orang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda Penyelamat KPK, mereka melangsungkan aksi demonstrasi di Bunderan HI, Jakarta Pusat. Nampak, spanduk yang dipegang para demonstran saat menggelar aksi bertuliskan "Hendardji Soepandji Diduga Terlibat Pelanggaran HAM Trisakti., Tolak. "Calon Pimpinan KPK harus bersih dari Kasus HAM".

‎Korlap Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat KPK, Samheru mengutarakan, "Presiden Jokowi dan DPR untuk tidak memilih mayjend TNI (Purn.) Hendardji Soepandji, karena minim prestasi dalam bidang pemberantasan korupsi, terutama ketika menjadi Danpus Pom TNI."

Meminta Jokowi dan DPR memperhatikan aspek usia dan kesehatan, ketika memilih calon pimpinan KPK. Tentu agar mampu bekerja secara maksimal. Meminta Pansel KPK untuk tidak meloloskan Mayjend TNI Purnawirawan Hendardji Soepandji, karena usia sudah tidak produktif untuk membongkar kasus korupsi.

"Calon pimpinan KPK yang lolos seleksi tahap II masih banyak calon yang tak kompeten. Salah satunya Mayjend TNI Purnawirawan Hendarji Soepandji yang pernah kalah bersaing di Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 2012, " tuding Samheru, Korlap Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat KPK.

Beliaupun menuturkan kalau latar belakang sebagai mantan Dan Puspom TNI, namun belum mampu memperlihatkan prestasi kepada publik. Selain itu telah memasuki usia senja.

"Ditakutkan KPK akan bergerak memenuhi hasrat politik pimpinannya. Salah satunya guna membangun pencitraan dan memperoleh kekuasaan," imbuhnya.

"Sebaiknya KPK diisi oleh kader terbaik bangsa yang paham mengenai penegakan hukum, serta tak memiliki motif politik tertentu. Demikian juga dampaknya setiap keputusan yang diambil akan bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat," pungkasnya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Capim KPK
 
  Pansel KPK Harus Pastikan Capim-Calon Dewas Periode 2024-2029 Miliki Integritas Antikorupsi
  'Calon Pimpinan KPK Harus Bersih dari Kasus HAM'
  Capim KPK Loloskan 3 Jenderal Aktif, 1 Jenderal dan 1 Kombes Purnawirawan
  Komisi III DPR Mulai Uji Capim KPK
  Komisi III DPR Harus Segera Selesaikan Seleksi Capim KPK
 
ads1

  Berita Utama
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat

Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG

4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua

 

ads2

  Berita Terkini
 
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)

Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2