JAKARTA, Berita HUKUM - Hari Minggu malam pada tanggal (29/5) dilangsungkan acara pertemuan warga perwakilan RT- RW se DKI -Jakarta yang mengatasnamakan Forum Komunikasi RT dan RW se-DKI Jakarta terkait Penolakan SK Gubernur DKI Jakarta. Dari hasil dengar pendapat dengan komisi A DPRD DKI Jakarta memutuskan Komisi A DPRD yang telah merekomendasikan kepada Gubernur DKI untuk membatalkan SK Gub 903/2016.

Acara dilangsungkan di halaman kantor RW 12 kelurahan Kebon Melati, jalan Sabeni Raya no. 1 samping pasar Kambing, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Agus Iskandar selaku ketua RW 012 Kebon Melati menyampaikan bahwa, kegiatan yang dilangsungkan ini berawal dari menindaklanjuti SK Gubernur 903/2016.

"Acara konsolidasi, dimana dalam forum ini dijelaskan hasil pertemuan dengan komisi A terkait aplikasi Qlue dan sekedar penjelasan pemecatan saya sama Lurah secara lisan sehabis magrib sekitar dua hari yang lalu, Jum'at (27/5) kemarin," ujar Ketua RW 012 yang juga merupakan Ketua dari Forum Komunikasi RT-RW seDKI Jakarta pada wartawan, Jakarta, Minggu (29/5).

Seperti diketahui bahwa, jumlah RT/RW di DKI Jakarta kisaran berjumlah 36.000 RT/RW, dimana dalam per kelurahan akan ada perwakilan yang akan hadir, Kemungkinan akan hadir 200 peserta, beberapa tokoh, anggota DPRD juga akan hadir, dan juga dari LBH Jakarta.

"Jika ada usulan bersifat anarkis akan kami tolak, forum ini jelas sudah menolak aplikasi qlue semua. Alasannya sama membebani, ini adalah adu domba/fitnah. Kan udah kejadian di Mangga Besar Lurahnya aja kena pecat," ungkap Ketua RW012.

Ironis memang, bentuk pelanggaran terhadap SK-GUB itu tidak ada sanksi apalagi pemecatan terhadap jabatan RT/RW di DKI Jakarta, namun Agus Iskandar dipecat Ahok. Disebabkan karena menolak regulasi yang membunuh demokrasi dengan SK-Gub tersebut, yang membuat jabatan RW berstatus sebagai pegawai Ahok yang dibayar dengan sistem aplikasi Qlue. Padahal, seyogyanya jabatan RT/RW di Indonesia selama ini dibangun dengan asas gotong royong dan pengabdian, yang juga dipilih langsung oleh warga bukan oleh Ahok sebagai Gubernur.

"Ini masaalahnya seolah-olah kami 'anak buah' Gubernur DKI Jakarta dan nampak lurah bisa angkat siapa aja. Jadi lewati lagi proses 'ketokohan' padahal dari semenjak jamannya Jokowi, Fauzi Bowo, Sutiyoso selalu buat laporan juga kok," jelasnya, Minggu (29/5) malam.

Ikhwalnya, yang namanya Lurah sendiri akan kebingungan untuk tingkat RW setelah keluarnya Pergub dimana seluruh RT menolak keberadaan SK Gubernur 903/2016 itu. "Penyampaian melaui aplikasi Qlue, dimana merupakan tokoh masyarakat masa menyampaikan laporan berupa aplikasi foto sebanyak 3x sehari hanya diberikan/ dihargai sebesar sepuluh ribu rupiah (rp 10.000,-), hingga RW Rp 12.000,-," tuturnya.

"Bebannya RT Rp 900.000,- kalau RW Rp 1.200.000,- . Ini dana operasional yang dibebani dari uang rakyat, dibebani lagi dengan ini, kerjaan sudah padat kok kita RT/RW diminta awasi skpd," ungkapnya lagi.

"Loh kok tiba-tiba Ahok 'ngamuk' di media. 'Pecat RT/RW yang tidak mau menjalankan qlue'. Kalau perlu Lurah yang gak mau juga pecat. Kasih trantib, kelurahan, sk, juga kena pecat," ujarnya.

"Lurah suruh saya mengundurkan diri, kalau saya gak laksanakan saya kena pecat. Padahal saya RW terbaik, atas dasar apa saya mau dipecat ??? Padahal secara formalnya pemecatan itu akan dikoordinasikan nanti ke walikota Jakarta Pusat kalau sampai saya dipecat, seluruh RT-RW akan mengetahui," tegasnya.

Sementara, Amir selaku RT juga yang merupakan salah seorang Perwakilan Forum Komunikasi RT-RW Se-DKI Jakarta dari Wilayah Gandaria Jakarta Selatan merasa ini seakan-akan selaku anak buahnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok), padahal menurutnya Ketua RT-RW dipilih oleh masyarakat dan lurah.

"Kok kita dipecat. Ini nampak Diktator, kalau mau kasih aja UMR sebesar 3,2 juta. Lah kami kan hanya memperoleh 1,2 juta (perbulan)." jelas Amir, lebih lanjut menyampaikan sembari mendampingi Ketua RW012 Kebon Melati Tanah Abang.

Kemudian Amir juga mengatakan, di dalam PerGub itu menyatakan uang operasional tidak ada lagi yang ada 12.500 rupiah sekali laporan. "Seolah-olah kami ini ketokohan ini nampak seperti orangnya ahok. Coba kalau seandainya diajak bicara, kumpulin aja RT-RW dan dibicarakan baik-baik. Soalnya kemarin dimana 1,2 juta dilaporkan tidak dapat." pungkasnya.(bh/mnd)