Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
OTT KPK
Walikota Bekasi Rahmat Effendi Terjaring OTT KPK
2022-01-06 03:48:41
 

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengenakan rompi biru saat tiba di Gedung Merah Putih KPK.(Fotp: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang juga kader Partai Golkar dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 14.00 Wib bersama beberapa orang di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada, Rabu (5/1/2022). Kabar tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

"Benar, KPK telah melakukan giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara (walikota) di wilayah Bekasi Jawa Barat siang hari ini," ujar Nurul Ghufron pada, Rabu (5/1) dikutip Kompascom.

Selain penyelenggara negara, Ghufron juga mengatakan, pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci siapa pihak-pihak yang turut diamankan dalam OTT tersebut.

"Kami saat ini sedang memeriksa para pihak untuk membuat terang dugaan tindak pidana (korupsi) yang sedang kami selidiki," ujar Ghufron.

Disampaikan Ghufron, dalam giat OTT itu KPK juga mengamankan sejumlah uang sebagai bukti dugaan praktik tindak pidana suap.

"Beberapa pihak kami amankan bersama sejumlah uang," kata Nurul Ghufron.

Hingga berita ini diturunkan, diketahui KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang terlibat dalam OTT tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > OTT KPK
 
  KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek dan Lelang Jabatan di Pemkot Bekasi
  Walikota Bekasi Rahmat Effendi Terjaring OTT KPK
  Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Kena OTT KPK
  Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
  KPK Tangkap Anggota PDIP Nyoman Dhamantra, 'Kado Istimewa' Saat Kongres PDIP
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

Anggota DPR Soroti Alokasi PMN Garuda Sebesar Rp7,5 Triliun

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5 Persen

Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2