Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
Uang Bukan Batu Sandungan Lockdown, Tapi Nihilnya Leadership dan Trust
2021-07-28 07:37:33
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Desakan karantina wilayah atau lockdown belakangan kian nyaring di tengah upaya pemerintah yang tak kunjung menyelesaikan pandemi Covid-19.

Banyak pihak menerka, pemerintah enggan menerapkan karantina wilayah karena menghindari kewajiban yang tertuang dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yakni memenuhi kebutuhan hidup dasar warga dan makanan hewan ternak.

Namun bagi deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Adhie Massardi, persoalan uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan satu-satunya batu sandungan lockdown.

Adhie memaparkan, setidaknya ada tiga kriteria yang perlu dipenuhi dalam menjalankan lockdown

"Ada 3 syarat untuk lockdown, leadership, trust, dan uang," kata Adhie Massardi dikutip dari akun Twitternya, Selasa (27/7).

Bila melihat tiga kriteria tersebut, ia memandang ada yang sulit dipenuhi pemerintahan era Presiden Joko Widodo.

Soal kriteria uang, kata dia, seharusnya bukan menjadi problem karena pendanaan bisa dicari jika pemerintah benar-benar mau bekerja demi rakyat. Hal itu berbeda dengan kriteria kepemimpinan (leadership) dan kepercayaan (trust).

"Leadership, paduan skill manajemen dan kepemimpinan. Trust jadi penting terkait jatah uang dan makan bagi rakyat. Anggaran berapa, nyampainya berapa? Ini bisa bikin malapetaka. Syarat 2 (leadership) dan 3 (trust) nihil," tutupnya.

Sementara, kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia pada Selasa (27/7) kemarin menembus rekor tertinggi sebanyak 2 ribu orang dalam sehari.(dbs/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Indonesia Jangan Hanya Jadi 'Marketplace' Vaksin Negara Lain
  Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk
  Cegah Varian Corona Mu, Komisi IX: Siapkan Skenario Terburuk!
  PPKM Level 3 DKI Jakarta Diperpanjang, Gubernur Anies Ingatkan Semua Jangan Lengah
  STRP Dicabut, Aplikasi 'PeduliLindungi' Kini Jadi Syarat Perjalanan
 
ads1

  Berita Utama
Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas

Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah

Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk

PKS: Peternak Menjerit, Kenapa Presiden Diam Saja?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Fadli Zon Ungkap Maksud Jahat China di LCS, Mau Mengambil Wilayah Kedaulatan RI

Kapal Perang China Mondar-mandir di Natuna, Said Didu: Mana Nih Peneriak NKRI Harga Mati?

PLTA Saguling Penting dalam Suplai Listrik Jawa-Bali

HNW Ingatkan Pentingnya Merawat Persatuan Umat Untuk Menjaga Kedaulatan NKRI

PKS: Presiden Tidak Serius Melindungi Laut Indonesia, Kapal Bakamla Kekurangan BBM

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2