Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Syafii Maarif
Syafii Maarif: Kondisi Negara Ini Jauh dari Kata Bermartabat
Tuesday 06 Dec 2011 21:24:18
 

Syafii Maarif (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini, sudah terlampau carut-marut dan jauh dari kata bermartabat. Bahkan, pemimpin formal negara pun sudah tidak mau mendengarkan kritik yang dilontarkan rakyatnya.

"Ini kenyataan yang terjadi. Saya pun sulit memahami, apakah saya berteriak ini dengan baik. Sepertinya hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Jadi tidak lewat sama sekali itu," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif dalam seminar di Jakarta, Selasa (6/12).

Menurutnya, makin banyak mengetahui seluk beluk negara ini, maka ketakutan semakin besar. Dan hal tersebut, sudah mulai diketahui oleh kalangan akar rumput. Kegamangan dan ketidakpercayaan bangsa sudah menjalar hingga akar rumput.

"Saya ketahui ini, saat menjadi anggota Komite Etik KPK. Semakin saya tahu dapur Republik ini, makin ngeri. Jangan sangka akar rumput itu tidak cerdas, bukan hanya otaknya, tapi hatinya juga cerdas," jelas pria yang akrab disapa Buya itu.

Diungkapkan, masalah ini tidak terlepas dari kepemimpinan untuk membenahi sistem dan politik di indonesia. Produk negarawan dalam rekrutmen parpol harus dikedepankan. "Kita harus memunculkan negarawan, bukan hanya politisi. Kalau di sini (Indonesia) aneh, bicaranya baik-baik dan sopan, tapi tindakannya? Tapi bagaimana pun dia pemimpin formal kita," tandasnya menyentil.

Sementara itu, politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui, saat ini memang sulit mencari politisi yang mampu membuat perubahan lewat paradigma kenegarawanan. Hal ini tidak terlepas dari sistem politik yang terlalu melebar. “Kondisi multipartai saat ini, tidak sesuai dengan aliran pemikiran yang ada di Indonesia. Seharusnya parpol dibentuk berdasarkan aliran pikiran," ujarnya.

Bahkan, Akbar setuju jika sistem politik saat ini harus dirombak total. Sistem politik baru harus dengan memperkuat kekuatan sipil yang ada saat ini. Tapi untuk mencapai itu, citra politik sebagai sarana perjuangan aspirasi harus diperbaiki terlebih dahulu. "Jangan berikan penilaian politik ini jelek," ujar mantan Ketua DPR RI ini.

Ia pun tidak memungkiri jika niat seorang politisi akan berpengaruh pada perubahan berbangsa. Selain itu, perubahan juga memerlukan optimisme yang mutlak "Kalau niatnya hanya berkuasa, memang tidak akan mungkin (berubah). Kami tidak boleh pesimis, tapi harus optimis. Negara ini memang harus berani lakukan perubahan," tandasnya.(mic/wmr)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Akui Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Kubu Irfan Ardiansyah

Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya

Pengadilan Tinggi Jakarta Menghukum Kembali Perusahaan Asuransi PT GEGII

Presidential Threshold Dihapus, Semua Parpol Berhak Usulkan Capres-Cawapres

 

ads2

  Berita Terkini
 
KPK Bawa 3 Koper Setelah Geledah Rumah Wantimpres Era Jokowi

Mardani: Anies atau Ganjar Tidak Mengajak Pendukungnya Menyerang Prabowo

Oknum Satreskrim Polres Bekasi Dituding Arogan kepada Seorang Warga Taman Beverly Lippo Cikarang Bekasi

Persidangan PKPU Kondotel D'Luxor Bali, Pengacara: Proposal Perdamaian Jauh dari Keinginan Investor

Pemerintah Akui Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Kubu Irfan Ardiansyah

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2