Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Penipuan
Sumbang 2T ke Sumsel Palsu? Anak Akidi Tio Diciduk Polisi, Netizen Ngakak: Prank Geprek Level 4!
2021-08-02 15:44:31
 

Keluarga dari mendiang pengusaha Akidi Tio memberikan bantuan sebesar Rp2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan. Sumbangan itu menurut polisi, bermasalah.(Foto: Arsip Polda Sumsel)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kabar mengejutkan terbaru muncul terkait sumbangan dua triliun rupiah mendiang Akidi Tio ke pemda provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang belakangan membuat publik gempar.

Namun, sayangnya justru kabar buruk yang datang lantaran diinformasikan bahwa sumbangan Rp 2 triliun yang sempat digembor-gemborkan itu ternayata palsu.

Bahkan kini anak almarhum Akidi Tio, Heriyanti, telah diciduk oleh Polda Sumatera Selatan (Sumsel).

Mereka menangkap dan memeriksa Heriyati alias Ahong di Polda Sumsel terkait isu donasi dua triliun rupiah yang telah dilakukan secara simbolis pada 26 Juli 2021 yang lalu.

Heryanti tiba di Mapoda Sumsel bersama dengan tim dari Direktorat Kriminal Umum, dengan baju biru batik celana hitam pukul 12.59 WIB.

Heryanti pun bungkam saat ditanya oleh sejumlah awak media dan langsung masuk ke ruang penyidik.

Sementara dr Hardi Darmawan yang juga ikut dalam rombongan sempat menjawab jika uang tersebut ada.

"Uangnya ada, tapi tidak pernah melihat secara fisik," terang dr. Hardi Darmawan, dikutip terkini.id dari Kumparan pada Senin, 2 Agustus 2021.

Seperti diketahui, nama almarhum Akidi Tio mencuat pada 26 Juli 2021. Ketika itu keluarga besarnya menyatakan akan memberikan uang dua triliun rupiah untuk Palembang dan Sumatera Selatan sebagai bantuan menanggulangi Covid-19.

Penyerahan sumbangan Akidi Tio berlangsung di Gedung Promoter Polda Sumsel dan dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri S, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji, hingga perwakilan beberapa pemuka agama.

Simbolisasi atas penyerahan itu terabadikan dalam foto penyerahan styrofoam bertuliskan "Sumbangan untuk Penanggulangan COVID-19 dan Kesehatan di Palembang-Sumsel. Dari Alm Bpk Akidi Tio dan Keluarga Besar Sebesar Rp2 triliun".

Styrofoam itu dipegang bersama-sama oleh Kapolda, Heryanti, dan seorang pria berbaju batik cokelat yang belum diketahui identitasnya.

Dokter Hardi Darmawan yang menjadi dokter keluarga Akidi Tio menjadi satu-satunya pemberi informasi dari pihak keluarga.

Hardi yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang dan Penasihat IDI Sumsel itu sempat menyebut donasi dua triliun itu benar adanya.

Hardi mengatakan bahwa dua hari sebelum penyerahan donasi, dirinya dihubungi pihak keluarga dan ia kemudian datang ke Polda Sumsel untuk memberikan bantuan secara simbolis.

Hingga kini belum ada penyataan resmi dari Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri terkait kasus ini.

Nah, menanggapi kabar donasi palsu tersebut, netizen pun ramai-ramai menuliskan opini mereka yang kebanyakan tampak menganggapnya lucu.

"Prank geprek level 4 (emoji tertawa)," tulis akun Nenenghasanah8, dikutip terkini.id via Twitter.

"Ini teori konspirasinya lucu sih, katanya mendiang punya uang 4000T di singapore tp ga bsa dicairin, agar bsa cair diakalin lah nyumbang ke negara 2T dengan harapan negara mau bantu ngurus pencairannya. Eh ga taunya ttep ga bsa.. Tp entahlah bener apa kagak teorinya (emoji tertawa)," tanggap akun Andrekelv.

"Padahal konten dah dimana2 trs sdh dibanding˛kan sm yg sblh (emoji tertawa)," timpal akun Noona_mochie.

Sementara, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menggunakan pasal penghinaan negara dan penyiaran berita tidak pasti untuk menjerat Heriyanti, anak Akidi Tio terkait pemberian sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 yang bermasalah.
"Akan kita kenakan UU nomor 1 tahun 1946, pasal 15 dan 16. Ancaman (pidana) di atas 10 tahun karena telah membuat kegaduhan," ujar Direktur Intelkam Polda Sumsel Komisaris Besar Ratno Kuncoro, Senin (2/8) sebagaimana dilansir CNNIndonesia.

Undang-undang nomor 1 tahun 1946 mengatur tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada pasal 15 disebutkan, "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun."

Sementara pasal 16 berbunyi "Barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun enam bulan."

Ratno berujar, saat ini penyidik masih mendalami motif yang melatarbelakangi Heryanti melakukan hal tersebut. Pihaknya pun masih menyelidiki seberapa jauh keterlibatan dokter pribadi keluarga Akidi, Hardi Darmawan, yang menjadi perantara dalam pemberian bantuan secara simbolis kepada Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri.

"Tim yang dibentuk Kapolda Sumsel sudah bekerja sejak Senin, saat bantuan diberikan secara simbolis. Penyidik menggunakan data IT dan analisis intelejen untuk menyelidiki hal ini. Setelah yakin bahwa unsur pidana sudah terpenuhi, kita lakukan penindakan," ungkap Ratno.

Sebelumnya diberitakan, Heriyanti dijemput penyidik Polda Sumsel untuk diperiksa terkait pemberian sumbangan Rp2 triliun yang bermasalah. Dokter pribadi keluarga, Hardi Darmawan pun turut dijemput untuk diperiksa.(dbs/terkini/kumparan/CNNIndonesia/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soroti Ganjil Genap di Jalan Margonda Depok, Pengamat: Kebijakan yang Tidak Tepat dan Latah

Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021

Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat

Kabid Humas PMJ: Lomba Orasi Unjuk Rasa Diharapkan Beri Edukasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2