Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Sjarifuddin Hasan: Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah serta Aparatnya Harus Dijaga
2023-01-16 02:37:51
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun 2023 disebut sebagai tahun politik dan tentu seluruh partai akan bekerja keras dan maksimal untuk lolos ambang batas Parlemen Pemilu 2024 dan juga bisa menghantar calon presiden yang didukungnya untuk memenangi kontestasi Pilpres 2024.

Menanggapi hal yang demikian Wakil ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM., MBA., berharap seluruh partai yang ikut dalam kontestasi pemilu untuk bersikap saling menghargai. "Semua partai pasti akan mempersiapkan dirinya dengan baik untuk mengikuti pemilu," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Pacitan, Jawa Timur, 14 Januari 2023.

Di tahun politik menurut Politisi Partai Demokrat itu paling penting adalah bagaimana stabilitas politik tetap terjaga. "Meski di Tahun Politik namun persatuan dan kesatuan tetap kita kedepankan," ujarnya.

Tidak hanya itu yang diinginkan dan diharapkan oleh pria asal Sulawesi Selatan itu. Dirinya secara tegas mengatakan netralitas para penyelenggara pemilu, termasuk pemerintah dan aparatnya harus terjaga. Hal demikian ditekankan agar pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat bisa terselenggara secara demokratis, jujur dan adil. "Jangan ada intervensi dan bentuk-bentuk sejenis lainnya," tuturnya. Ditambahkan pemilu perlu dijaga agar pesta demokrasi terwujud secara adil dan transparant sesuai pilihan masing masing.

Untuk mewujudkan demokrasi yang adil itulah maka sistem pemilu yang terbuka dianggap yang paling ideal dan tepat. "Sistem terbuka merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang terjamin", ujar Menteri Koperasi dan UMKM di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Dengan sistem terbuka menurut Sjarifuddin Hasan rakyat atau pemilih benar-benar bebas memilih caleg yang dia sukai, kenal, dan terbukti reputasinya. "Kalau sistem yang digunakan tertutup maka rakyat tidak tahu siapa yang dia pilih," paparnya. Sistem tertutup membuat rakyat tidak tahu siapa-siapa saja yang diusung oleh partai. "Jadi lagi-lagi yang terbaik adalah sistem pemilu terbuka," ujarnya.

Sistem terbuka dikatakan oleh pria yang menperoleh gelar proffesor dari Universitas Negeri Makassar itu, akan membuat seluruh caleg akan bekerja keras turun ke lapangan bertemu dengan Rakyat. Mereka akan memperkenalkan diri, bersosialisasi, dan bertatap muka dengan rakyat sehingga rakyat tahu bagaimana komitmen caleg tersebut.Tutup Syarief.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
  PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
  Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
  DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
  Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
ads1

  Berita Utama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan

Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka

Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2