Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Haji
Segera Perbaiki Asrama dan Embarkasi Haji yang Rusak, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Mesti Memahami Suasana Kebatinan Calon Jemaah Haji
2021-09-04 12:20:25
 

Ilustrasi. Asrama Haji.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti banyaknya gedung asrama dan embarkasi haji yang mulai lapuk. Hal ini tentu sangatlah memprihatinkan, sebab di sisi lain pemerintah juga menunda keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun ini. Ini menjadi pertanyaan publik mengingat pemerintah kerap kali mengklaim berhasil membangun infrastruktur. Padahal gedung asrama haji dan embarkasi adalah infrastruktur fisik yang juga mesti diperhatikan dan diperbaiki jika ada kerusakan.

"Saya menyayangkan banyaknya gedung asrama dan embarkasi haji yang mulai lapuk dan tidak mendapat atensi dari pemerintah. Ini tentu sangat mengherankan sebab jemaah haji Indonesia sangatlah banyak dan membutuhkan fasilitas akomodasi yang layak. Pemerintah harus segera memperbaiki kerusakan tersebut, agar jemaah haji tidak mengalami kekecewaan dan penderitaan berkali-kali. Setelah sebelumnya gagal diberangkatkan ke Tanah Suci, kualitas akomodasinya juga memprihatinkan," ucap Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini.

Lebih lanjut politisi senior Partai Demokrat ini menegaskan bahwa berangkat haji adalah impian banyak umat Islam. Untuk melaksanakan niat suci ini, mereka harus menunggu sekian tahun dengan biaya yang tidak sedikit. Jika penundaan keberangkatan tahun ini beralasan karena situasi pandemi, maka pembiaran kerusakan fasilitas akomodasi sulit diterima oleh akal sehat. Pemerintah mestinya memiliki sensitivitas yang tinggi dan memahami suasana kebatinan jemaah haji yang tentu kecewa karena harus menunda kewajiban ibadah berangkat ke tanah Suci.

Menurut Syarief, selain merupakan ibadah rukun Islam dan juga berhaji memiliki dimensi teologis, kultural, bahkan juga sosiologis. Di daerah, haji adalah bentuk penghormatan dan rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan menunaikan ibadah Haji dengan kemampuan fisik, mental, dan finansial dalam menunaikan kewajiban Haji ke Tanah Suci. Hal-hal seperti inilah yang mesti dipahami oleh pengambil kebijakan agar memiliki kepekaan dan keberpihakan pada calon jemaah haji.

"Saya meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk berusaha maksimal agar tahun depan calon jemaah Indonesia bisa berangkat Haji dan infrastruktur yg sudah ada secara serius diperbaiki dan mempersiapkan fasilitas akomodasi yang telah lapuk itu dipersiapkan lebih awal. Jangan menambah kekecewaan para calon jemaah haji berkali-kali. Kita juga pantas memberikan apresiasi yang tinggi atas ketabahan calon jemaah haji yang rela menunggu sampai dibukanya kembali keberangkatan ke Tanah Suci. Ini menunjukkan bahwa calon jemaah haji Indonesia memiliki tingkat kesabaran dan ketahanan spiritual yang tinggi," tutup Syarief.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Haji
 
  DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
  Abdul Wachid: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Politisasi
  Biaya Haji 2024 Resmi Ditetapkan Rp56 Juta per Jemaah
  Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak
  Wisnu Wijaya: F-PKS Tolak Usulan Kenaikan Biaya Ibadah Haji dan Sampaikan Solusinya!
 
ads1

  Berita Utama
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

 

ads2

  Berita Terkini
 
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2