Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Virus Corona
STRP Dicabut, Aplikasi 'PeduliLindungi' Kini Jadi Syarat Perjalanan
2021-09-07 23:22:03
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan untuk mengganti ketentuan Surat Tanda Registrasi Bekerja (STRP) dengan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat wajib perjalanan darat menggunakan moda transportasi di dalam negeri selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dan 3.

"Mencabut ketentuan untuk melampirkan STRP, dan menambahkan ketentuan bagi setiap pelaku perjalanan dalam negeri serta semua operator moda transportasi menggunakan aplikasi PeduliLindungi," demikian bunyi adendum Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa Pandemi Covid-19.

Dalam adendum SE yang ditandatangani oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito pada 6 September 2021 itu dijelaskan juga bahwa, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan STRP atau Surat Tugas dan/atau surat keterangan perjalanan Iainnya.

Surat edaran terkait penggantian syarat wajib perjalanan itu resmi berlaku mulai tanggal 7 September 2021 dan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

"Dan (pemberlakuan) akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian/lembaga," jelas Satgas, (6/9).

Seperti diketahui, STRP merupakan surat pengantar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat atau surat tugas dari pimpinan perusahaan yang digunakan oleh pekerja di sektor esensial dan sektor kritikal untuk syarat perjalanan di dalam negeri selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).(bh/amp)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kapolda Metro Sebut Pengguna Ganja di Jakarta Masih Tinggi

Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat

Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober

Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
2 Oknum TNI AU Diduga Bantu Rachel Vennya Kabur dari Karantina: Dinonaktifkan dan Diperiksa PM

Syarief Abdullah: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Mendesak

Daftar 5 Situs Mengunduh Lagu di YouTube Menjadi MP3 Tanpa Aplikasi

Legislator Pertanyakan Penunjukan KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pertumbuhan Ekonomi Cina Melambat Akibat Pandemi Corona Hingga Utang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2