Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Virus Corona
PPKM Darurat, Henry Indraguna Vice President KAI Tegaskan Profesi Advokat Harus Masuk Sektor Esensial
2021-07-16 13:35:57
 

Henry Indraguna sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Henry Indraguna sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) menyampaikan dalam ranah hukum Indonesia, terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Empat pilar ini terdiri dari unsur penyidik (kepolisian), penuntut (kejaksaan), hakim (pengadilan) dan advokat (penasihat hukum). Keempat pilar ini memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya. Jika salah satu pilar patah, maka dapat dipastikan hukum tidak akan bisa berdiri tegak.

Maka sehubungan dengan terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, maka diperlukan peran profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab.

"Maka di masa PPKM darurat, kemandirian advokat yang bertujuan mendukung penyelenggaraan sistem peradilan yang bebas dari intervensi kekuasaan. Dalam hal penegakan hukum, maka profesi advokat dikatakan sebagai profesi yang sangat mulia. Saya minta kepada pihak terkait yang bertugas di wilayah penyekatan, untuk memberikan jalan bagi advokat untuk bisa melewati daerah penyekatan," tegas Henry Indraguna dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/7).

Pada masa PPKM Darurat, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) telah melayangkan surat permohonan dan melakukan komunikasi dengan pejabat terkait yang telah memberi ruang dan keputusan yang menetapkan profesi advokat sebagai sektor esensial.

Selama penyekatan PPKM darurat terhadap penanganan dan pengendalian Covid-19 kantor advokat dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan pembatasan work from office (WFO) maksimal 25 persen.

"Saya sebagai advokat mengapresiasi keputusan di masa PPKM Darurat ini, kantor advokat dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan pembatasan WFO maksimal 25 persen," papar Henry Indraguna.

Menurut Henry, tanpa ketidakhadiran advokat dapat menyebabkan proses hukum atau persidangan menjadi cacat hukum.

"Status penetapan esensial bagi profesi advokat harus berlaku umum secara nasional," kata Henry.

Dengan ditetapkannya status sektor esensial para advokat dapat tetap menjalankan tugasnya, tanpa melupakan kewajiban seperti memperhatikan protokol kesehatan. Sebagai sektor esensial harus memperhatikan prokes, seperti kehadiran hanya 25 persen sesuai regulasi yang berlaku.

Kebijakan PPKM Darurat bahwa pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan advokat ditetapkan sebagai sektor esensial dengan protokol kesehatan secara ketat, yang berarti aktivitas persidangan dan penyidikan tetap berjalan. Sehingga keberadaan advokat sebagai penasihat/kuasa hukum sangat diperlukan dalam tegaknya proses hukum.(bh/as)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Indonesia Jangan Hanya Jadi 'Marketplace' Vaksin Negara Lain
  Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk
  Cegah Varian Corona Mu, Komisi IX: Siapkan Skenario Terburuk!
  PPKM Level 3 DKI Jakarta Diperpanjang, Gubernur Anies Ingatkan Semua Jangan Lengah
  STRP Dicabut, Aplikasi 'PeduliLindungi' Kini Jadi Syarat Perjalanan
 
ads1

  Berita Utama
Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas

Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah

Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk

PKS: Peternak Menjerit, Kenapa Presiden Diam Saja?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Fadli Zon Ungkap Maksud Jahat China di LCS, Mau Mengambil Wilayah Kedaulatan RI

Kapal Perang China Mondar-mandir di Natuna, Said Didu: Mana Nih Peneriak NKRI Harga Mati?

PLTA Saguling Penting dalam Suplai Listrik Jawa-Bali

HNW Ingatkan Pentingnya Merawat Persatuan Umat Untuk Menjaga Kedaulatan NKRI

PKS: Presiden Tidak Serius Melindungi Laut Indonesia, Kapal Bakamla Kekurangan BBM

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2