SUMBER GAMBAR,YUTTACHAI KONGPRASERT/GETTY

Demonstrasi hampir setiap hari terjadi di Bangkok selama berminggu-minggu dengan menyerukan pengunduran diri perdana menteri.

Beberapa orang juga mendesak reformasi monarki, walau desakan ini berarti mendekatkan diri dengan risiko dari undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang ketat di Thailand.

Protes sebelumnya, pada pertengahan Agustus, diikuti sekitar 10.000 orang pengunjuk rasa, menurut polisi Thailand.

Gerakan ini menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha - yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 dan memenangkan pemilihan yang disengketakan tahun lalu - mundur.

Seruan untuk reformasi kerajaan sesungguhnya sangat sensitif di Thailand, kritik terhadap monarki Thailand dapat dihukum dengan hukuman penjara yang lama.

Koresponden BBC di Bangkok Jonathan Head mengatakan serangkaian skandal politik dan dampak pandemi virus corona telah menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan di negara itu.

Mengapa terjadi aksi unjuk rasa?

Thailand memiliki sejarah panjang kerusuhan politik dan protes, tetapi gelombang baru dimulai pada Februari setelah pengadilan memerintahkan partai oposisi pro-demokrasi yang masih muda untuk dibubarkan.

Partai Maju Masa Depan (FFP) telah terbukti sangat populer di kalangan muda, pemilih pemula dan memperoleh bagian kursi parlemen terbesar ketiga dalam pemilihan Maret 2019. Sedangkan kepemimpinan militer yang sedang menjabat menjadi pemenangnya.

Protes dihidupkan kembali pada bulan Juni ketika aktivis pro-demokrasi terkemuka Wanchalearm Satsaksit hilang di Kamboja, tempat dia berada di pengasingan sejak kudeta militer 2014.

Keberadaannya tetap tidak diketahui dan pengunjuk rasa menuduh negara bagian Thailand mengatur penculikannya - tuduhan ini telah dibantah oleh polisi dan pemerintah.

Sejak Juli ada protes jalanan yang dipimpin mahasiswa secara rutin.

Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan panglima angkatan darat yang merebut kekuasaan dalam kudeta, dibubarkan; menuntut konstitusi ditulis ulang; serta meminta pihak berwenang berhenti melecehkan para kritikus.

Apa yang membedakan demonstrasi kali ini?

Tuntutan para pengunjuk rasa mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika demonstrasi pada bulan lalu menyerukan 10 poin reformasi monarki.

Tindakan tersebut mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negara, negara yang mengajarkan warganya sejak lahir untuk menghormati dan mencintai monarki serta takut akan konsekuensi membicarakannya.

Mahasiswi usia 21 tahun yang membacakan manifesto, Panusaya Sithijirawattanakul, mengatakan niat mereka "bukan untuk menghancurkan monarki tetapi untuk memodernisasi, menyesuaikannya dengan masyarakat kita".

Tapi ia dan rekan-rekan aktivisnya telah dituduh "chung chart" - istilah Thai yang berarti "kebencian terhadap bangsa" - dan mereka mengatakan bahwa mereka sangat takut akan konsekuensi melakukan "hal yang benar" dengan berbicara.

Apa hukum yang melindungi monarki?

Masing-masing dari 19 konstitusi Thailand di zaman modern telah menyatakan, "Raja akan dinobatkan dalam posisi pemujaan yang dihormati" dan bahwa "tidak ada orang yang akan mengekspos Raja akan tuduhan atau tindakan apa pun".

Ketentuan ini didukung oleh pasal 112 dalam hukum pidana yang dikenal sebagai hukum lese-majeste, yang mewajibkan siapa pun yang mengkritik keluarga kerajaan untuk menjalani persidangan rahasia dan hukuman penjara yang lama.

Definisi dari apa yang merupakan penghinaan terhadap monarki tidak jelas dan kelompok hak asasi manusia mengatakan undang-undang tersebut sering digunakan sebagai alat politik untuk mengekang kebebasan berbicara juga mengekang seruan oposisi untuk reformasi dan perubahan.

Seorang pria pada tahun 2015 menghadapi hukuman 15 tahun penjara karena memposting gambar anjing favorit raja saat itu di media sosial dengan cara yang tampak mengejek raja.

Cara lain untuk melanggar hukum termasuk "menyukai" referensi kritis apa pun di media sosial, mempertanyakan apa pun dari sejarah Thailand yang dapat ditafsirkan negatif bagi raja, atau memproduksi buku atau permainan dengan karakter yang menyerupai anggota keluarga kerajaan.

Undang-undang tersebut semakin sering diberlakukan pada tahun-tahun setelah kudeta tahun 2014, meskipun telah melambat sejak Raja Vajiralongkorn mengumumkan bahwa dia tidak lagi menginginkannya digunakan secara luas.

Namun pengamat mengatakan pemerintah telah menggunakan jalur hukum lain, termasuk undang-undang hasutan, untuk menarget perbedaan pendapat.

Berita ini diperbarui pada pukul 09.15 WIB, Minggu (20/09), dengan menambahkan informasi unjuk rasa lanjutan pada Minggu.(BBC/bh/sya)