Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Kendaraan Listrik
Legislator Komisi VII Nilai Harga Kendaraan Listrik Relatif Mahal
2022-11-22 22:14:59
 

Ilustrasi. Tampak Mobil Listrik dari salah satu merk sedang melaju di jalan raya.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan menilai harga Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang beredar di pasaran mahal. Padahal, seharusnya kendaraan listrik bisa menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia di tengah harga bahan bakar minyak (BBM) yang melambung tinggi, khususnya Pertalite yang belum lama ini harganya dinaikkan oleh pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, per 17 November 2022 sudah ada 33.810 unit KBLBB.

Demikian diungkapkan Zulfikar saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta Sekjen KESDM, Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN), Irjen KESDM, Dirjen Migas, Dirjen EBTKE, Plh. Dirjen Minerba, Kepala BPSDM, Kepala BPMA, Plt. Kepala Badan Geologi, dan Komite BPH Migas, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).

"Di saat harga Pertalite melambung tinggi, harusnya solusi satu-satunya yang didapat masyarakat adalah mendapatkan motor listrik yang murah. Namun, harga mobil listrik itu berkisar Rp700 juta paling murah, motor listrik di atas Rp20 juta. Di saat aset kita dalam bentuk bahan baku nikel sedang baik-baik saja, kenapa kita belum bisa mengatur pengusaha dan pemerintah membuat kebijakan untuk menekan harga jual kendaraan tersebut?" tanyanya.

Politisi Partai Demokrat itu berharap adanya konsep tentang kendaraan listrik apa yang bisa dirasakan masyarakat saat ini. Zulfikar juga menyoroti bagaimana target dan kewajiban penggunaan kendaraan listrik nantinya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam juga menyoroti soal ambisi Indonesia yang ingin menjadi produsen baterai lithium. Menurutnya, bukan nikel yang harus diandalkan oleh Indonesia, tapi keberadaan lithium. Syaikhul mengingatkan, jangan sampai Indonesia terlena karena memiliki nikel dan tidak terlena dengan ambisi tersebut.

Syaikhul lantas mengatakan ada potensi lithium di daerahnya, tepatnya di kawasan Lumpur Lapindo, Sidoarjo. "Saya ingin kutip pernyataan Kepala Badan Geologi ESDM kalau di Lumpur Lapindo ada potensi dua mineral berharga, yaitu lithium dan stronsium. Ini penting menurut saya. Ada nikelnya, enggak ada lithium bagaimana? Kita harus serius, kalau perlu Pak Menteri (ESDM) nanti kaji dan eksplorasi betul-betul," saran Politisi PKB itu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa hilirisasi nikel adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Ia menjelaskan saat ini industri turunan dari nikel baru pada tahap nikel pig iron yang sedang diproses. Setelah itu, baru masuk ke tahap ferro nickel dan arah hilirisasi Indonesia nantinya harus bisa menghasilkan precursor. Precursor adalah suatu bahan atau komponen yang mengandung nikel yang dibutuhkan untuk baterai.

Arifin menjelaskan bahwa baterai memerlukan tiga komponen utama, yaitu nikel sebagai elemen katoda, graphite sebagai elemen anoda, dan lithium sebagai pengantarnya. Dua dari tiga komponen tersebut tidak dimiliki oleh Indonesia. "Memang kita sudah melakukan analisa (di Lumpur Lapindo), kontennya sangat kecil dibanding deposit yang ada. Lithium itu hanya di bawah 1.000 ton dengan kadar kurang lebih beberapa ppm per ton. Kemudian stronsium juga relatif sangat kecil," jelas Arifin kepada Komisi VII DPR RI. (DPR/sf/aha/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Mobil Listrik
 
  Tolak Subsidi Triliunan Rupiah Mobil Listrik, Legislator PKS: Alihkan untuk Transportasi Publik
  Mulyanto: Subsidi Mobil Listrik Lukai Rasa Keadilan Masyarakat
  Ekspedisi Mobil Listrik Blits Singgah di Pemkab Kaur dan Disambut Gembira
  Ketua DPR Galakkan Mobil Listrik Jadi Gaya Baru Ekonomis
  Mobil Juara Dunia Karya Mahasiswa Indonesia Uji Lintas di Sirkuit Ferrari
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon Minta Audit Khusus BPKH dan Dana Haji

Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional

Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut

Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Diungkap! Dugaan Menteri Kader Partai PDIP Terlibat Mafia Tambang, Korbankan Kader Partai?

Anggota DPR Rieke Janji Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Hari Tua bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

Saleh Daulay Pertanyakan Kinerja BPKH Mengelola Dana Haji

Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon Minta Audit Khusus BPKH dan Dana Haji

Disebut Ada Perusahaan Asal Jakarta Selundupkan 87 PMI ke Timur Tengah, Benny Rhamdani: BP2MI Tidak Akan Tinggal Diam

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2