Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Demokrasi
Kontroversi Presiden RI, Pengamat: Jokowi Mau Membunuh Demokrasi Indonesia!
2024-02-13 23:32:26
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kontroversi kepemimpinan Presiden Jokowi terus menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan jelang pemilihan umum presiden 2024. Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti bahkan menyebut Jokowi berusaha membunuh demokrasi Indonesia.

Dalam acara 33 Jam Live Podcast Gerak 98 Menjaga Demokrasi, Rabu (13/2), Produser channel youtube gerakan aktivis 98, Ignatius Indro, bertanya kepada Ikrar sebagai narasumber. Pertanyaan tersebut terkait adanya perubahan sikap dari presiden Jokowi yang seharusnya menjalankan demokrasi namun ada berbagai kekecewaan dari banyak pihak.

"Mungkin kita semua dulu yang memilih Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 mungkin kita semua bersalah. Kita mungkin tidak melihat sifat asli Jokowi. Saya juga termasuk orang yang terlambat menyadari bahwa Jokowi itu ternyata bukanlah kita atau rakyat biasa. Kita tidak mengetahui bagaimana Jokowi sebenarnya saat menjadi Walikota Surakarta," kata Ikrar.

Dia mengatakan, masyarakat Indonesia tak menduga bahwa ada udang di balik batu dari tindak tanduk kepemimpinan Jokowi. Semua orang pun terkesima dengan cara dia berkomunikasi yang sederhana.

"Kita tak menduga bahwa udang di balik batu, misalnya pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada 2019 yang justru dia ambil menjadi aliansi politik dia dan kemudian menitipkan anaknya (Gibran) kepada Prabowo menjadi calon wakil presiden. Kita juga terkesima atau tertipu dengan langkah-langkah dia yang mengatakan nggak anaknya nggak mau ke dunia politik, sampai akhirnya masuklah Gibran jadi walikota Solo kemudian cawapres, Bobby jadi Walikota Medan, Kaesang jadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang boleh dikatakan dibajak juga oleh Jokowi," ujarnya.

"Buat saya Jokowi bukan hanya ingin membajak demokrasi Indonesia, melainkan juga ingin membunuh demokrasi Indonesia. Kenapa? Dengan pencalonan anaknya dan melabrak aturan seorang calon wakil presiden yang masih di bawah umur itu ternyata dilabrak melalui mahkamah konstitusi, dan juga sekarang dia juga menggelontorkan bantuan sosial yang naudzubillahimindzalik besarnya, dan mungkin terbesar dalam sejarah Indonesia bahkan lebih besar bantuannya dari masa pandemi di tahun 2020-2021," pungkasnya.(wal/okezone/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Akui Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Kubu Irfan Ardiansyah

Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya

Pengadilan Tinggi Jakarta Menghukum Kembali Perusahaan Asuransi PT GEGII

Presidential Threshold Dihapus, Semua Parpol Berhak Usulkan Capres-Cawapres

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pemuda Pancasila PAC dan Srikandi Sawah Besar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Mangga Dua Selatan

Sri Mulyani Beberkan Alasan Prabowo Ingin Pangkas Anggaran Kementerian hingga Rp 306 Triliun

PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok

KPK Bawa 3 Koper Setelah Geledah Rumah Wantimpres Era Jokowi

Mardani: Anies atau Ganjar Tidak Mengajak Pendukungnya Menyerang Prabowo

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2