Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pangan
Komisi VI Minta Kemendag Perbaiki Tata Niaga Pangan
2022-03-14 12:28:58
 

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi.(Foto: Eki/nvl)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memperbaiki tata niaga pangan agar kejadian harga pangan melambung tinggi tidak terjadi lagi. Intan percaya jika permasalahan seperti ini harus segera diselesaikan untuk kemaslahatan masyarakat.

"Kemendag harus hadir untuk memperbaiki tata niaga pangan, karena akar permasalahan di hulu ini harus diselesaikan, sehingga rakyat tidak terbebani dari tahun ke tahun," ujar Intan saat dihubungi Parlementaria via sambungan telepon, Jumat (11/3).

Intan juga meminta Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian untuk memetakan kebutuhan pangan data nasional. Baru selanjutnya menilik pasokan domestik yang tersedia untuk mengalokasikan impor bahan pangan yang dibutuhkan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu kemudian meminta kolaborasi antara Bulog (Badan Urusan Logistik), Badan Pangan Nasional, dan BUMN holding pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, sehingga distribusi dari principal hingga ke tingkat retail dapat terintegrasi dengan baik.

Di sisi lain, Intan menyoroti eksportir pangan yang ada di Indonesia. Dia berharap eksportir untuk menaati aturan di Indonesia. Menurut legislator dapil Jawa Barat VI itu, eksportir harus tetap bisa memenuhi pasokan pasar dalam negeri, namun jika tidak patuh, maka pemerintah harus berani melakukan tindakan tegas.

"Jika tidak patuh kepada ketentuan regulasi, maka cabut izin usahanya. Sementara, regulasi impor perlu disiapkan dalam waktu dekat, karena memang kita masih ketergantungan kepada bahan pangan impor, sehingga permasalahan ketergantungan impor tidak terus membebani rakyat," tegas Intan.(ndn/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Amien Rais: Partai UMMAT Siap Jadi Peserta Pemilu 2024

Hendardi Sebut Kapolri Lulus Ujian Terberat atas Penetapan Ferdy Sambo sebagai Tersangka Utama Kasus Brigadir J

Kapolri Umumkan Irjen Ferdy Sambo sebagai Tersangka 'Aktor Utama' Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir J

Tiga Kali Presiden Jokowi Tegas Ingatkan Polri Jangan Ragu Usut Tuntas Kasus Brigadir J

Hubungan China dan Taiwan Tak Kondusif, Legislator Minta Pemerintah Lindungi WNI di Taiwan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2