Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PDIP
Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar
2022-05-07 21:11:51
 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuang (PDIP) seharusnya memberikan teguran kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Pasalnya, merujuk rilis lndeks Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jawa Tengah 2021 Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jateng mengalami peningkatan signifikan di 2021.

"Harusnya Ganjar ditegur agar tidak menjadi blunder bagi PDIP yang notabene memiliki basis di Jateng. Itu bisa berdampak bagi PDIP jika dibiarkan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Politcal Review (IPR), Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Sabtu (7/5).

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, elektabilitas Ganjar yang digadang-gadang sebagai capres potensial pada Pilpres 2024 akan mengalami penurunan elektoral apabila isu itu terus meluas.

"Selain Ganjar akan mengalami penurunan elektabilitas walaupun PDIP masih punya Puan, PDIP bisa rugi juga," tuturnya.

Sementara hal senada disampaikan pangamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, yang juga merasa janggal terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo dalam setiap lembaga survei.

Jika Ganjar Pranowo betul-betul memahami doktrin PDI Perjuangan, seharusnya pro terhadap rakyat kecil atau wong cilik. Keberpihakannya ini setidaknya terbukti dari angka kemiskinan yang harusnya menurun, bukan sebaliknya justru naik.

"Kalau Ganjar memang berpihak kepada wong cilik, seharusnya tingkat kemiskinan menurun. Namun yang terjadi, angka kemiskinan di Jawa Tengah justeru menunjukkan peningkatan," kata Jamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (6/5).

Menurut mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini, kesimpulan terhadap elektabilitas Ganjar hanya polesan dan pencitraan semu itu terkonfirmasi ketika persoalan kemiskinan di Jawa Tengah tak teratasi dan justru menjadi penyumbang angka kemiskinan nasional. Padahal Ganjar sudah dua periode menjadi Gubernur Jawa Tengah.

"Elektabilitas Ganjar yang tinggi dalam berbagai survei tidak sebanding dengan kinerjanya menangani kemiskinan di Jawa Tengah. Hal itu tentu menguatkan dugaan tingginya elektabilitas Ganjar bukan dari hasil kinerjanya selama menjadi gubernur dua periode," ungkap Jamiluddin.

Oleh karena itu, Jamiluddin menambahkan, sudah sewajarnya DPD PDIP Jawa Tengah dan DPP PDIP menegur keras kadernya yang tak mampu meningkatkan kesejahteraan wong cilik.

"Teguran itu diperlukan agar masyarakat luas tahu bahwa PDIP memang masih peduli pada wong cilik," pungkas Jamiluddin Ritonga.

Sebelumnya, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule membeberkan fakta mencengangkan soal kemiskinan di Jawa Tengah.

Iwan yang mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik ini mengatakan, Provinsi yang dipimpin oleh Ganjar selama dua periode itu pendapatan per kapitanya terendah di Pulau Jawa.

"Data BPS tanggal 17 Januari 2022, Provinsi Jawa Tengah pendapatan per kapita per bulan terendah di Pulau Jawa," ujar Iwan Sumule.

Berdasarkan data BPS Mayoritas penduduk miskin berada di Pulau Jawa dengan jumlah 14 juta orang, atau sekitar 52 persen dari total penduduk miskin nasional. Tercatat, Jawa Tengah menjadi peringkat keenam dengan garis kemiskinan Rp423.264/kapita/bulan.(dt/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

Legislator Komentari Putusan MK Terkait Diperbolehkannya Menteri Aktif Jadi Capres

 

ads2

  Berita Terkini
 
Benny Rhamdani Berharap Kolaborasi BP2MI dan TNI Semakin Kuat Brantas Sindikat Penempatan PMI Ilegal

DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa

APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah

Legislator Ingatkan PJ Kepala Daerah Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Tak Kunjung Kirim DIM RUU EBET, Mulyanto Nilai Pemerintah Langgar UU P3

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2