Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kemenkumham DKI Jakarta
Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Gelar 'Vaksinasi Tuntas' Bareng Pemprov dan TNI-Polri
2021-07-22 16:57:22
 

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun didampingi Kalapas Klas I Cipinang Tonny Nainggolan saat menerima vaksin Covid-19 secara simbolis dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, dr. Indra.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya/Jayakarta menggelar 'Vaksinasi Tuntas', di Lapas Cipinang Jakarta Timur, Kamis (22/7).

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengatakan, kegiatan 'Vaksinasi Tuntas' dalam rangka mendukung program pemerintah melakukan percepatan dalam kegiatan vaksinasi Covid-19.

"Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pegawai, PPNPN, Deteni pada Rumah Detensi Imigrasi dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas dan Rutan DKI Jakarta," kata Ibnu Chuldun, saat membuka kegiatan tersebut.

Menurutnya, 'Vaksinasi Tuntas' merupakan program yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta atas instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia guna mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal yang diperlukan untuk mengakhiri pandemi.

"Semakin cepat program vaksinasi rampung, semakin cepat pula kekebalan komunal terbentuk," tukasnya.

Ibnu Chuldun menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas dukungan Dinas Kesehatan, Biddokkes Polda Metro Jaya, Kepala Kesehatan Kodam Jaya, Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Puskesmas Kelurahan Cipinang Besar Utara dan Pernakes Kanwil Kemenkumham DKI sehingga pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi kurang lebih 17.000 orang dengan rincian 469 orang ASN, 47 orang PPNPN, 175 orang Deteni dan 16.424 orang WBP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dapat segera terwujud guna dapat mengendalikan penularan Covid-19.

Dari pantauan pewarta, pembukaan kegiatan dilakukan dengan penyerahan vaksin Covid-19 secara simbolis dari Kepala Suku Dinas Jakarta Timur, dr. Indra kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibnu Chuldun.

"Vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan hari ini juga tentunya sejalan dengan semangat Kantor Wilayah DKI Jakarta dalam menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Hukum dan HAM 2021 guna memperkuat internalisasi tata nilai PASTI di seluruh UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta," beber Ibnu Chuldun.

Dia juga berharap semoga sinergi yang terbangun antar Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan jajarannya, Biddokkes dan Kesdam Jaya dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu guna mengatasi tantangan dan situasi mungkin yang lebih berat lagi di kemudian hari.

"Vaksinasi Covid-19 bukan satu-satunya cara untuk mengendalikan penularan, namun harus disertai juga komitmen kita melaksanakan 6M dan 3T. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi aktifitas dan tidak makan Bersama. Vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah penularan Covid-19," tuntasnya.(hum/bh/amp)



 
   Berita Terkait > Kemenkumham
 
  Peduli Masyarakat Terdampak PPKM, Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket Sembako
  Langkah Kemenkumham dalam Pengendalian Eskalasi Covid-19
  Tingkatkan Kualitas Manajemen ASN, Kemenkumham Terapkan Manajemen Talenta
  Kemenkumham RI Membuka Pendaftaran CPNS Tahun 2021, Cek Infonya di Laman..
  Kemenkumham Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Atas Laporan Keuangan T.A 2020
 
ads1

  Berita Utama
Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas

Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah

Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk

PKS: Peternak Menjerit, Kenapa Presiden Diam Saja?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Fadli Zon Ungkap Maksud Jahat China di LCS, Mau Mengambil Wilayah Kedaulatan RI

Kapal Perang China Mondar-mandir di Natuna, Said Didu: Mana Nih Peneriak NKRI Harga Mati?

PLTA Saguling Penting dalam Suplai Listrik Jawa-Bali

HNW Ingatkan Pentingnya Merawat Persatuan Umat Untuk Menjaga Kedaulatan NKRI

PKS: Presiden Tidak Serius Melindungi Laut Indonesia, Kapal Bakamla Kekurangan BBM

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2