Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kajari Bantaeng Sulawesi Selatan
Kajari Bantaeng Lega Karena Kasus Korupsi Dana KUBE Terbukti
2021-09-16 13:25:38
 

Terdakwa Hasyim SE Bin H. Tiro di tengah pakai rompi merah.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan perkara Korupsi dugaan penyalahgunaan dana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) akhirnya memasuki tahap akhir, yakni putusan. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Farid Hidayat Sopamena SH MH menyatakan terdakwa Hasyim SE Bin Tiro telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana korupsi

Berdasarkan putusan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Dedyng Wibiyanto merasa lega. Karena majelis Hakim sependapat dengan Dakwaan dan tuntutannya selaku Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan terdakwa Hasyim telah menyalahgunakan dana KUBE, yang bersumber dari Kementerian Sosial RI pada tahun 2018, di Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Hasyim SE Bin H. Tiro dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000, Juta Rupiah, Subsidiar 3 bulan kurungan," ujar Dedyng via Whatsapp kepada pewarta BeritaHUKUM.com sambil menjelaskan putusan sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Makassar, pada Selasa (14/9).

Selain itu, Majelis juga menghukum terdakwa Hasyim untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 155.670.000, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Nah, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 tahun. Atas putusan tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya pikir-pikir dan jaksa penuntut umum pikir-pikir.

Sedangkan dalam persidangan itu, jelas Dedyng, dihadiri oleh anggotanya Hajar Aswad SH selaku Jaksa Penuntut Umum, dan Suardi SH selaku Kuasa Hukum Terdakwa. Sedangkan Terdakwa dalam persidangan ini secara daring melalui sarana Teleconference.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Kajari Bantaeng Sulawesi Selatan
 
  Kajari Bantaeng Lega Karena Kasus Korupsi Dana KUBE Terbukti
 
ads1

  Berita Utama
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soroti Ganjil Genap di Jalan Margonda Depok, Pengamat: Kebijakan yang Tidak Tepat dan Latah

Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021

Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat

Kabid Humas PMJ: Lomba Orasi Unjuk Rasa Diharapkan Beri Edukasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2