JAKARTA, Berita HUKUM - Panggung perpolitikan merupakan panggung paling mempesona untuk dinikmati. Jelang Pilpres 2014 nanti skenario perpolitikan itu sudah mulai diramu guna memantik simpati rakyat. Berbagai momen penting perjalanan pemerintahan nasional menjadi media paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan politis dari masing-masing partai yang akan melaju sebagai kompetitor pemilu nanti.

"Walau waktu pemilu masih cukup lama, namun aroma rivalitas antar partai politik itu makin terasa menyengat. Sepertinya masing-masing partai tidak mau kalah start dalam menyongsong even paling spektakuler itu," kata Idham Hasibuan dari Aliansi Mahasiswa Sehati Nusantara, Kamis (4/7), dalam acara Silaturahmi dan Dialog Publik, "Partisipasi Publik dalam Mensukseskan Pemilu 2014; Upaya Menciptakan Pemilu yang Adil dan Jujur untuk Kemajuan Bangsa, di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta

Menurut Idham, saat ini sebagian partai besar sudah menunjuk beberapa kadernya yang dianggap layak untuk maju sebagai kandidat capres pada pilpres 2014 nanti. Berbagai macam kemungkinan pun mulai dihitung-hitung, sembari terus mencari resep paling mujarab untuk mengantongi suara rakyat. Mungkin demikianlah gambaran umum kondisi parpol saat ini dalam kancah agenda perpolitikan nasional.

Bila diamati secara umum agenda panggung perpolitikan di atas tentu merupakan kondisi yang terbilang wajar. Namun demikian, tidak sedikit partai-partai tertentu sering kali melakukan skenario politiknya dengan mengorbankan nilai-nilai kewajaran (etis dan moralitas), sehingga tidak jarang ditemukan agenda-agenda pemerintah, kemudian diselipkan di dalamnya pesan-pesan politis oleh partai yang bersangkutan. Bantuan-bantuan kesejahteraan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin kerap menjadi media jitu pemantik simpati hati rakyat.

Sementara Robitul Umam (Aktivis UIN) mengatakan bahwa peran serta mahasiswa tetap dibutuhkan demi suksesnya Pemilu. "Sebagai mahasiswa kita harus berpartisipasi aktif dalam pemilu ini, golput tidak akan menghasilkan apa-apa," ujar Robitul.

Di tempat yang sama, Bambang Basuki, dari Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan memang perlu diwaspadai adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. "Ini harus diawasi juga oleh kalangan muda, sebab kartu tanda penduduk yang lebih dari 1 sering disalah gunakan," jelas Bambang.(bhc/mdb)