Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
UMP
Ini Pendapat Jokowi Terkait Penangguhan Kenaikan UMP
Wednesday 02 Jan 2013 22:10:37
 

Joko Widodo Gubernur DKI Jakarta berpakaian ala Betawi, Rabu (2/1).(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun ini yang dinilai sebagian kalangan memberatkan pengusaha, sehingga tercatat sekitar 2.000 perusahaan telah mengajukan penangguhan penerapan upah minimum pada 2013. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan kepada wartawan BeritaHUKUM.com bahwa persoalan itu adalah hal yang wajar, sepanjang melalui mekanisme yang berlaku.

“Tak apa-apa, itukan haknya pengusaha, kalau memang itu bisa diberikan, ya beri. Tak usah sulit-sulit, tapikan ada mekanisme disitu,” kata Jokowi.

Ditambahkan Jokowi bahwa persoalan penangguhan kenaikan UMP merupakan urusan Disnaker. “Kalau urusan penangguhan itu urusan Disnaker, tetapi ada mekanisme disitu,” terang Jokowi.

Seperti diketahui Perusahaan-perusahaan yang mengusulkan penangguhan UMP adalah industri padat karya seperti usaha tekstil, alas kaki dan industri mainan. Umumnya mereka adalah perusahaan kecil dan menengah.

Sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerbitkan surat edaran untuk mengantisipasi dampak kelangsungan usaha di industri padat karya seperti usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan akibat kenaikan upah minimum 2013.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran terkait antisipasi pelaksanaan upah minimum tahun 2013. Surat edaran No. 248/Men/PHIJSK-PJS/XII/2012 yang ditujukan kepada 33 Gubernur di seluruh Indonesia diterbitkan tanggal 17 Desember 2012.(bhc/mdb)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pesawat Susi Air Hilang Kontak di Timika, 7 Penumpang Semuanya Ditemukan Selamat

DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP

Pengamat: Tak Elok Puan Rekam Pertemuan Megawati dan Presiden Jokowi

Implementasi UU Pengelolaan Sampah Perlu Diawasi

Hasil Rapimnas, Syaikhu Ungkap Kriteria Capres Pilihan PKS

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2