Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
BP2MI
Benny Rhamdani Berharap Kolaborasi BP2MI dan TNI Semakin Kuat Brantas Sindikat Penempatan PMI Ilegal
2022-12-05 23:53:20
 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat melepas 114 PMI Program G to G Korea Selatan.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Panglima TNI yang baru diharapkan semakin dapat meningkatkan kerjasama dalam memberantas sindikat penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ilegal. Harapan itu diungkapkan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani atas ditunjuknya Laksamana Yudo Margono oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan disetujui oleh DPR RI menjadi Panglima TNI yang baru.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajukan nama Laksamana Yudo Margono yang akan menggantikan posisi Jenderal TNI Andika Perkasa. Pengajuan nama itu tertera dalam Surat Presiden (Surpres) tentang calon Panglima TNI yang diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR Puan Maharani. Surpres kemudian ditindaklanjuti Komisi I dengan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"Terkait dengan Panglima yang baru, tentu mudah-mudahan kolaborasi antara BP2MI dan TNI semakin kuat karena MoU (PKS)-nya pernah kita lakukan," ujar Benny kepada pewarta BeritaHUKUM, usai melepas 114 PMI program Government to Government (G to G) Korea Selatan, di El Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (5/12).

Benny menuturkan, permasalahan penempatan PMI ilegal yang dilakukan sindikat kerap terjadi di berbagai wilayah. Dan tidak sedikit warga masyarakat (WNI) menjadi korban sindikat perdagangan orang. Untuk itu, lanjut Benny, pihaknya senantiasa hadir dan terus berupaya, bersinergi dengan semua pihak untuk mencegah sindikat perdagangan orang dan penempatan PMI ilegal.

"Dan tentunya bagaimana menjaga wilayah kedaulatan, dan juga pintu-pintu keluar, jalur tikus yang selama ini sering digunakan oleh para sindikat penempatan ilegal dalam mengirimkan orang-orang kita melalui jalur laut dan perbatasan darat. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa dipandu oleh teman-teman dari TNI," lugasnya.

Masih soal pemberantasan sindikat penempatan PMI ilegal, Benny juga menyampaikan, bahwa momentum peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) atau 'Migran Day' yang jatuh tanggal 18 Desember 2022, BP2MI mengusung tema "Stop Human Trafficking" (stop perdagangan orang).

"Di tengah negara yang terus melakukan perbaikan tata kelola penempatan, pelindungan, dan terus melakukan perbaikan regulasi yang dilahirkan dan berbagai fasilitas istimewa disediakan untuk pekerja migran, kita diganggu terus oleh para sindikat dan mafia. Nah ini perdagangan manusia yang tidak boleh ditolerir, harus terus diperangi," beber Benny.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > BP2MI
 
  BP2MI: Banyak Pekerja Migran Indonesia Berminat Miliki Rumah Murah Bersubsidi
  Disebut Ada Perusahaan Asal Jakarta Selundupkan 87 PMI ke Timur Tengah, Benny Rhamdani: BP2MI Tidak Akan Tinggal Diam
  BP2MI Melepas PMI Angkatan Pertama Program Penempatan Polandia dan Jerman
  Moeldoko Akui Layanan Penempatan PMI Banyak Perbaikan, Pekerja Migran Indonesia Pergi dan Pulang Nyaman
  BP2MI Gelar Puncak Peringatan Migrant Day 2022, Dihadiri Pejabat TNI-Polri dan Komnas HAM
 
ads1

  Berita Utama
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan

Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional

Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut

Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia

 

ads2

  Berita Terkini
 
LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Terkait Diskriminasi Kerjasama Media di Pemerintahan Daerah

Polisi Bongkar Pabrik Pil Ekstasi di Kawasan Padat Penduduk Johar Baru Jakarta Pusat

Gempa Mematikan 7,8 SR di Turki dan Suriah, Total Korban Meninggal Sedikitnya 3.500 Orang

Legislator Mengkritik Tidak Tercantumnya Nama Habibie dalam Lini Masa Perkembangan Riset Nasional di Kantor BRIN

Jumlah Penduduk Miskin Hanya Berkurang 220 Ribu, Penanganan Kemiskinan Stagnan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2