Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Peradilan
Andi Samsan Nganro: Perma No 5/2020 Bukan Membatasi Transparansi, Tetapi Mewujudkan Peradilan Berwibawa
2020-12-22 14:13:18
 

Andi Samsan Nganro Sebagai Jubir MA.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 5 tahun 2020 yang salah satu pasalnya tentang melarang foto dan merekam dalam persidangan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) RI, menuai kritikan dari berbagai komponen masyarakat.

Menurut Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan Andi Samsan Nganro menbantah hal tersebut. Menurutnya bukan untuk membatasi transparansi, tetapi lebih merupakan sebuah perangkat atau pengaturan untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

"Dimana aparat peradilan yang bersidang serta pihak-pihak lain yang berkepntingan termasuk para jurnalis, merasa lebih aman jika berada di lingkungan pengadilan. Jadi, tidak dilarang hanya perlu izin Hakim atau Ketua Majelis untuk mengaturnya, agar lebih tertib demi kelancaran persidangan tersebut," ujarnya kepada pewarta Beritahukum.com via Whatsapp, Selasa (22/12).

Filosofinya, kata Andi agar lebih dominan kepada faktor keamanan. Agar semua pihak merasa aman berada didalam ruang sidang atau pengadilan.

"Intinya agar persidangan bisa lancar, tertib dan aman, agar dapat mewujudkan peradilan yang berwibawa. Jadi, sama sekali bukan membuat aturan yang membatasi transparansi," jelasnya.

Sasaran dan latarbelakang terbitnyan Perma Nomor 5 Tahun 2020 ini adalah selain untuk menciptakan suasana sidang yang tertib dan lancar. Selain itu imbuh Andi agar aparat peradilan yang menyelenggarakan persidangan serta pihak-pihak yang berkepentingan seperti saksi-saksi, terdakwa dan pengunjung merasa aman.

"Yang terpenting, dengan terbitnya PERMA Nomor 5/2020 tersebut diharapkan mewujudkan peradilan yang berwibawa. Karena tak jarang kita menyaksikan terjadinya insiden atau penyerangan fisik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak puas atas putusan hakim, tersebut," pungkasnya.(bh/ams)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Polri dan KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai 19,2 Miliar di Bogor

Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?

Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polri dan KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai 19,2 Miliar di Bogor

Oknum Notaris Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas Dugaan Penggelapan Dokumen Klien

Kuasa Hukum Mohindar H.B Jelaskan Legal Standing Kepemilikan Merek Polo by Ralph Lauren

Dewan Pers Kritik Draf RUU Penyiaran: Memberangus Pers dan Tumpang Tindih

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Senior STIP Jakarta Aniaya Junior hingga Meninggal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2