Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Pemilu
Yang Mau Curang, Pikir Panjang Dululah
2019-04-16 18:44:05
 

Ilustrasi. Tampak Giant Banner di atas gedung lama KPK: PILIH YANG JUJUR dalam menyambut Pemilu 2019.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: Asyari Usman

Suasana pemilihan presiden (pilpres) kali ini sangat jauh berbeda dengan pilpres-pilpres sebelumnya. Kali ini, sebagian besar rakyat aktif mengikuti proses yang sangat penting ini. Salah satu penyebabnya adalah keyakinan mereka bahwa pilpres yang lalu penuh kecurangan.

Banyak yang percaya bahwa pada 2014 yang lalu, paslon Prabowo-Hatta memenangi pilpres. Namun, karena kemenangan mereka tipis, agak sulit untuk dipersoalkan. Dalam kalimat lain, kemenangan tipis itu sangat mudah dicurangi.

Selain kemenangan tipis, faktor-faktor yang juga membuat Prabowo-Hatta, waktu itu, menerima kekalahan adalah (1)popularitas Jokowi yang sangat tinggi, dan (2)antusias publik yang tidak sedahsyat pilpres 2019 ini. Diyakini oleh para pengamat bahwa kemenangan tipis, popularitas Jokowi, dan rendahnya antusias dan partisipasi publik untuk Prabowo membuat rakyat diam saja terhadap kecurangan pilpres 2014.

Kali ini situasinya lain. Rakyat bertekad akan memberikan kemenangan telak untuk Prabowo. Popularitas dan elektabilitas 02 sangat tinggi. Begitu juga semangat dan patisipasi publik yang mendukung mereka. Ke mana saja Prabowo atau Sandi berkunjung silaturahmi sebelum kampanye, selalu disambut membludak. Padahal, masyarakat pendukung Prabowo-Sandi datang dengan biaya sendiri, bawa makanan-minuman sendiri, tanpa ada insentif apa.

Kemudian di masa kampanye barusan, semangat massa pendukung semakin tinggi. Di banyak tempat kampanye, massa rakyat yang hadir malahan mengumpulkan donasi untuk Prabowo-Sandi. Mereka sadar bahwa yang dikumpulkan itu tidaklah mencukupi untuk keperluan kampanye. Namun, secara simbolik sumbangan itu menunjukkan bahwa mereka sangat menginginkan perubahan.

Rakyat merasa geram. Mereka tak sabar menunggu 17 April untuk mengeluarkan Jokowi dari Istana. Mereka sudah sangat muak dengan situasi Indonesia yang cukup parah karena kecerobohan Jokowi mengelola negara ini.

Inilah yang membuat popularitas Jokowi anjlok. Dan antusias publik untuk dia pun sirna. Dia ditinggalkan rakyat. Ke mana saja Jokowi pergi, selalu 'dihajar' publik dengan kehadiran sepi. Jokowi dan timsesnya sadar bahwa rakyat ingin Prabowo. Itulah yang ditunjukkan oleh rakyat di mana-mana. Rakyat tak sudi datang ke kampanye Jokowi meskipun disediakan berbagai daya tarik, makan-minum dan puluhan bus mewah untuk antar-jeput mereka.

Itulah pertanda jelas tentang kekelahan petahana. Tapi, Jokowi dan timses serta para pendukungnya tak akan rela menerima kekalahan. Mereka berkeras mau dua periode. Hanya saja, semua logika menunjukkan Jokowi tak mungkin bisa menang dengan cara biasa. Harus dengan cara tak biasa.

Kalau yang dimaksud 'cara tak biasa' itu adalah 'cara yang curang', pertanyaannya adalah apakah mungkin dalam kondisi seperti hari ini bisa berbuat curang?

Jawabannya, sama sekali tak mungkin. Rakyat pendukung Prabowo-Sandi sekarang banyak belajar dari pilpers 2014. Dulu, mereka bisa dicurangi. Sekarang, mereka tak mau lagi itu terjadi.

Bagi rakyat, akal sehat menunjukkan Prabowo-Sandi akan menang telak. Tapi, kubu Jokowi juga yakin petahana akan menang. Jadi, yang satu diukur dengan akal sehat, yang satu lagi diukur dengan halusinasi.

Nah, akankah ada kecurangan di pilpres 2019 ini?

Jika dilihat dari rangkaian banyak peristiwa sejak setahun ini, terutama di masa kampanye barusan, diperkirakan kecurangan adalah satu-satunya cara untuk menang. Tapi, rakyat tidak akan menerima itu. Karena cara itu memang bertentang dengan norma apa pun juga.

Tahapan krusial yang paling rawan untuk dicurangi adalah penghitungan suara di KPU. Baik itu hitungan cepat (quick count) maupun hitungan manual. Rakyat sudah sangat paham tentang 'ancaman' di KPU. Tapi rakyat masih percaya pada integritas lembaga ini. Cuma, rakyat memperingatkan kepada KPU agar menolak setiap upaya kecurangan -dari pihak mana pun juga.

Kalau kecurangan dipaksakan, besar kemungkinan rakyat akan menolaknya dengan paksa pula. Tentu saja sangat berbahaya kalau dua paksaan bertemu di satu titik.

Jadi, bagi Anda yang mau curang, lebih baik berpikir panjang dulu.

Semoga penyelenggaraan pemilu 17 April besok berjalan lancar, bersih, jujur dan adil. Kita ingin dan perlu menghadirkan pemimpin yang kuat dan cerdas. Bukan pemimpin yang akan dijadikan boneka oleh para maling dan penghkhianat.

Penulis adalah wartawan senior.(ghms/as/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
  KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
  Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
  Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
  Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perkembangan COVID-19 di Jakarta per 27 Mei 2020

Arab Saudi: Seluruh Masjid akan Kembali Menggelar Sholat Berjemaah Mulai 31 Mei, Kecuali di Mekah

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Dikunjungi Dirbinmas Polda Metro, Ketua Umum MUI DKI Jakarta Beri Apresiasi

Harapan SBY Kepada Jokowi: Kekuasaan Itu Bukan untuk Menakut-nakuti Rakyat!

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2