Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PKS
Warga Maluku Tersinggung Wiranto Sebut Pengungsi di Maluku Jadi Beban Pemerintah
2019-10-04 16:40:16
 

Sa'adiah Uluputty Tuntut Wiranto Minta Maaf.(Foto: Istimewa).
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Baru saja dilantik, Selasa (1/10) kemarin, Anggota DPR RI dari Maluku, Sa'adiah Uluputty dari Fraksi PKS, mulai mununjukkan kelasnya sebagai wakil masyarakat Maluku di pusat.

Dalam keterangannya kepada Pers di Jakarta, Rabu (2/10), ia menegaskan bahwa masyarakat Maluku merasa tersinggung dan marah atas pernyataan seorang pejabat negara Menko Polhukam Wiranto.

"Wiranto mengatakan, korban bencana dan pengungsi di Maluku menjadi beban pemerintah. Seharusnya pernyataan seperti ini tidak boleh disampaikan Wiranto selaku pejabat negara saat masyarakat Maluku sedang berduka," kata Sa'adiyah.

Ia menegaskan, Korban dan bencana ini bukan atas permintaan masyarakat Maluku. Untuk pak Wiranto ketahui, lanjutnya, hingga tadi malam masyarakat di Maluku masih merasakan ada goncangan-goncangan gempa. Sehingga masyarakat harus berusaha menghindari beberapa titik, terutama mereka yang tinggal di tepi pantai.

"Kami harap Pak Wiranto, supaya segera meminta maaf atas pernyataannya yang sudah melukai hati masyarakat Maluku itu," tandasnya.

Sa'adiah juga menekankan, Maluku bukan warga negara kelas dua di negara ini, sehingga seenaknya disudutkan.

"Ingat, Maluku juga adalah salah satu provinsi yang ikut memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Tapi hari ini Maluku merasa dianaktirikan. Bahkan beberapa hal yang sudah dijanjikan pemerintah pusat, seperti lumbung ikan nasional, namun hingga kini belum juga terealisasi. Akibatnya kami di Maluku hingga kini masih berteriak, kapan lumbung ikan itu segera terealisasi," ujarnya dengan nada tegas.

Sebelumnya, Wiranto, Senin (29/9) angkat bicara soal bencana yang terjadi di Ambon, Maluku. Dia menyebut banyak pengungsi lantaran adanya informasi yang menyebutkan adanya gempa susulan dan tsunami.

Lantas dia menghimbau agar masyarakat mau kembali ke rumah masing-masing.

"Pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ucap Wiranto.(ameera/arrahmah.com/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Audiensi Ketum Gerakan HMS

DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Kadishub DKI Jakarta: Sudah 6.364 Kendaraan Diputar-balikkan Karena Tak Kantongi SIKM

Ruslan Buton, Penulis Surat Terbuka Minta Jokowi Mundur Dijemput Tim Gabungan Polri dan TNI

Tak Ada 'New Normal', Dampak Sosial Ekonomi Tak Terkendali

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2