Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
2019-06-16 00:21:51
 

Arief Budiman Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU),(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman disorot. Hal ini lantaran pernyataannya yang kesulitan mendatangkan saksi KPU dari luar kota dan meminta perpanjangan waktu perbaikan jawaban gugatan Pilpres 2019 hingga pada hari Rabu mendatang.

Arief Budiman di depan Majelis Hakim MK, beralasan kesulitan mendatangkan saksi dan perangkat kelengkapan KPU lantaran tiket menuju Jakarta sulit didapatkan di masa arus balik lebaran seperti saat ini.

Padahal diketahui sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada tanggal 21 Mei 2019 lalu, sebelum jadwal waktu yang telah ditetapkan untuk mengumumkan hasil perolehan Pilpres yakni seharusnya pada tanggal 22 Mei, tiba-tiba KPU pada tengah malam 21 Mei tersebut mengumumkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Pilpres Pemilu 2019, sedangkan perhitungan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU juga belum selesai sampai 100 persen dihitung, yakni baru menghitung 92.14 persen,

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi alasan Arief Budiman kesulitan mendapatkan tiket tak masuk akal, mengingat KPU notabenenya sebagai penyelenggara Pemilu.

"Ini urusan negara, masa susah mendapatkan tiket. Harusnya gratis, tak perlu cari alasan yang aneh-aneh," kritik Fahri di akun Facebooknya, Jumat (14/6).

Fahri tak habis pikir dengan alasan yang disampaikan di depan Ketua MK, Anwar Usman tersebut. Sebab, KPU memiliki banyak pilihan moda transportasi jika memang mengindahkan perintah MK.

"Jika ada niat, (menggunakan) kereta api cukup 1 gerbong untuk angkut logistik dari Surabaya. Sehari langsung sampai Jakarta," jelasnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

"Jangan kalian cari-cari alasan wahai KPU," tegas Fahri.

Atas sikap KPU ini, ia pun mengaku semakin ragu dengan kinerja KPU dalam melaksanakan Pemilu 2019 yang penuh dengan kritikan tajam. Terlebih sebelumnya KPU juga menjadi sorotan publik saat memajukan jadwal penetapan hasil Pilpres pada 21 Mei lalu.

"Dan kita semua menjadi benar-benar sangat ragu dengan KPU pusat, kredibilitasnya hancur setelah di hadapan sidang MK sangat terlihat ketidaksiapannya," tutupnya.(aji/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Urungkan Niat Rekonsiliasi, Prabowo Selamat
  Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
  PA 212: Kami Tak Lagi Bersama Prabowo, Kami Masih Terus Berjuang
  Sandiaga Uno Tegaskan Jadi Oposisi: Kita Harus Berani Telan Pil Pahit
  Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
 
ads

  Berita Utama
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI

Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0

PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung

 

  Berita Terkini
 
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI

Drama MRT dan 'Undertable Transaction'

Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik

Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah

Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2