Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Islam
Wakil Ketua MPR: Paham Sejarah Agar Tak Abai Masalah Bangsa
2019-02-26 04:05:01
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Di hadapan ratusan warga Tanah Abang, Jakarta, saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, 24 Februari 2019, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bentuk negara federal dan atau serikat tidak cocok diterapkan pada negara kepulauan. Sistem itu disebut tepat bila diterapkan pada negara daratan.

Ketika sistem itu diterapkan di Indonesia, sebagai negara kepulauan, akibat Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, Desember 1949, di mana Indonesia harus berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), hal demikian membuat kegelisahan bagi Politisi Partai Islam, Masyumi, Mohammad Natsir. Betapa tidak gelisah sebab Indonesia terbagi dalam 16 negara bagian. Menyedihkan kembali, kekuasaan tertinggi RIS berada di tangan Ratu Belanda Ratu Juliana.

Natsir melihat perjanjian KMB merugikan Indonesia, sebab Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 menghendaki NKRI sebagai bentuk negara bukan RIS. Akibat perjanjian itu, UUD Tahun 1945 pun diganti dengan UUD RIS.
Untuk itu pada 3 April 1950, Natsir di depan anggota Parlemen melakukan pidato dengan tema Mosi Integral. Dalam pidato itu, Natsir menolak hasil KMB.

"Dan mengingingkan Indonesia kembali ke NKRI", ujarnya. Pidato itu menurut HNW didukung oleh semua fraksi dan rakyat Indonesia. "Hingga akhirnya kita kembali ke NKRI pada 17 Agustus 1950", tutur HNW, Minggu (24/2).

Dari peran Natsir, HNW mengatakan ummat Islam dari dulu menyelamatkan NKRI. "Natsir sebagai wakil ummat Islam tak ingin Indonesia dipecahbelah", tegasnya.

Dari peran Natsir, dirinya mendorong agar ummat Islam paham sejarah bangsa. "Kalau tak ada Natsir kita tak mengenal NKRI lagi", ujarnya. Dengan memahami sejarah membuat ummat Islam tak abai pada masalah bangsa dan negara. "Dengan memahami sejarah menjadikan ummat Islam selalu menjadi garda terdepan membela NKRI", ucapnya.

HNW berharap sosialisasi yang dilakukan bermanfaat dan mengingatkan bahwa negara ini merupakan warisan dari para ulama, baik yang berasal dari partai maupun ormas Islam.(mpr/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi

Warisan Yang Akan Ditinggalkan Prabowo Untuk Indonesia

Prabowo Resmikan Masjid Nurul Wathan yang Dibangunnya

Fahri Hamzah Tegaskan Pentingnya Independensi Lembaga Perwakilan

 

  Berita Terkini
 
Real Count C1 TPS oleh BPN Sudah 600 Ribu Lebih, Prabowo-Sandi Menang 62 Persen

Pasca Pemilu, Muhammadiyah Memandang Perlunya Rekonsiliasi Nasional untuk Tegaknya Kedaulatan dan Persatuan Indonesia

Gus Fahrur: Siapapun Presiden Terpilih Harus Kita Hormati dan Dukung

Quick Count Jangan Jadi Alat Proganda Memframing Angka Hasil Real Count yang akan Dihitung KPU

Rizal Ramli: Kita Sepakat Pilpres, Tetapi Bila Super Curang Artinya Menantang People Power

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2