Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Infrastruktur
Waketum Gerindra: Masyarakat Butuh Jalan Raya Negara yang Gratis Bukan Jalan Tol
2018-11-28 18:57:36
 

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembangunan infrastruktur jalan Tol yang dibangun Pemerintahan Joko Widodo, secara tidak langsung merupakan mengeksploitasi uang masyarakat Indonesia dalam jangka puluhan tahun, "Bangun jalan tol dari hasil hutang dan banyak dikuasai perusahaan asing, kok dibanggakan sih?," demikian ungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mengkritisi pada, Rabu (28/11).

Semisalnya saja, Lanjut Arief memebrikan contoh seperti jalan tol Bakauhuni - Palembang malah terkesan disuruh buru-buru kelar sama Kangmas Joko Widodo. "Biasa mau pamernya Kangmas !! Sama masyarakat Masyarakat udah cerdas Kangmas, masyarakat butuhnya jalan raya atau jalan negara yang lebar, mulus dan terang kalau malam serta gratis-tis. Dan bukan jalan tol yang tarifnya mahal," cetusnya.

Padahal, yang paling dibutuhkan masyarakat, saat belanja sembako tidak merasa harganya mahal dan lapangan kerja banyak tersedia.

Soalnya, kemuka Waketum Gerindra itu menyebutkan, "apabila nanti diburu-buru penyelesaiannya malah mutu bangunan Infrastruktur jadi tidak berkualitas, dan bila dioperasikan terjadi kecelakaan akibat konstruksi Infrastrukturnya rendah, bakal makan korban jiwa lagi," celetuknya.

"Enga penting pamer-pamer bangun Infrastruktur seperti jalan tol Bakauhuni - Palembang. Sebab itu proyekkan sudah dicanangkan sebelumnya oleh Pemerintahan SBY- Budiono dalam RPJM dan masuk proyek Strategis di era Pak SBY," jelasnya.

Patut diketahui, "sesuai RPJM memang dibangunnya dimulai tahun 2015, begitu juga tol di Jawa semua sudah masuk program pembangunan di periode 2015 yang dicanangkan SBY. Untuk itulah, siapapun Presiden yang terpilih sebagai dari hasil Pilpres 2014 memang harus bangun tol tersebut," kata Poyuono.

Seperti proyek Asean Games, pembangunan LRT di Palembang memang sudah diprogramkan oleh SBY, soalnya saat itu SBY berhasil meyakinkan negara ASIA menjadikan Indonesia tuan rumah asean Games.

Bedanya di jaman SBY bangun Infrastruktur engak pakai banyak hutang ke luar negeri dan tidak banyak menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Sedangkan era Joko Widodo bangun Infrastruktur pake hutang luar negeri dan pakai banyak TKA dari China. Hingga posisi pekerja tukang Forklift rakyat itu sebenarnya ingin sarana Infrastruktur transportasi seperti jalanan," tegasnya.

Akan tetapi yang gratis seperti pembangunan jalan negara yang lebar dan berpenerangan yang baik, lebih khususnya di Sumatera dan jawa. Bukan jalan tol yang bayarnya mahal, karena dibangun dari hutang dan dikelola oleh asing, timpal Poyuono kembali.

"Jalan tol yang dibangun Joko Widodo sebenarnya sebuah alat asing mengeksploitasi kekayaan Indonesia. Biasanya jalan alternatif non tol atau jalan negara sengaja tetap dibiarkan sempit dan rusak tanpa penerangan. Seperti jalan negara lintas Sumatera," paparnya.

"Engak usah Joko Widodo yang jadi Presiden, cuma bisa bangun jalanan yang masyarakat mau lewat harus bayar, siapapun juga bisa kok. Jadi masyarakat harus sadar jangan sampai terhanyut dengan jebakan bangun jalan tol oleh Joko Widodo," pungkasnya.(bh/mnd)




 
   Berita Terkait > Infrastruktur
 
  Kunjungan Jokowi ke Riau, Syahrul Aidi Minta Bukan Jalan Tol Saja Dibangun, Tapi Juga Jalan Umum
  Anggota DPRD Kaltim Siti Rizky Amalia Saat Reses di Kutai Timur
  Periode Kedua, Presiden Harus Selektif Belanja Infrastruktur
  Bitung Siap Menuju Kota Infrastruktur Dunia
  Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Audiensi Ketum Gerakan HMS

DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Kadishub DKI Jakarta: Sudah 6.364 Kendaraan Diputar-balikkan Karena Tak Kantongi SIKM

Ruslan Buton, Penulis Surat Terbuka Minta Jokowi Mundur Dijemput Tim Gabungan Polri dan TNI

Tak Ada 'New Normal', Dampak Sosial Ekonomi Tak Terkendali

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2