Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Wafatnya Petugas KPPS Harus Jadi Perhatian
2019-05-15 11:47:40
 

Ilustrasi. Tampak suasana saat petugas KPPS bertugas di TPS saat hari pencoblosan Pemilu 2019.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima sejumlah aspirasi terkait wafatnya petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang selalu bertambah tiap harinya. Kali ini, Fadli menerima aspirasi dari sekelompok ibu-ibu yang menginginkan agar DPR RI mengambil sikap tegas terkait wafatnya petugas KPPS itu. Pasalnya, jumlah petugas KPPS yang wafat sudah mencapai lebih dari 500 orang.

"Yang datang ini ibu-ibu. Mereka konsen tentang wafatnya petugas TPS selalu bertambah. Ini menunjukkan ada masalah tentang sistem Pemilu kita. Banyak spekulasi tentang kematiannya. Banyak yang mendesak juga untuk dilakukan otopsi," ujar Fadli usai menerima audiensi Relawan 02 untuk 574 Korban Pemilu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/5).

Menyangkut wafatnya petugas KPPS ini, politisi Partai Gerindra itu mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang terkesan abai. Padahal ratusan nyawa yang wafat ini adalah pejuang demokrasi yang seharusnya mendapat penghargaan dari negara. Ia menilai respon pemerintah juga tidak memadai.

"Seolah nyawa petugas TPS itu murah. Padahal urusan sapi mati saja diinvestigasi. Sekarang ada hampir 600 orang yang wafat. Ini jadi perhatian, kenapa pemerintah tidak merespon secara proporsional. Harusnya pemerintah bisa lebih konsen," tegas Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam itu.(hs/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil
  Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia
  Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi
  Usai Pengumuman Hasil Pemilu Oleh KPU, Pengamat: Keamanan Kondusif
  Fahri Hamzah: Rakyat Bakal Melawan Balik Jika Terus Diancam
 
ads

  Berita Utama
Gugat Hasil Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Ingin Tegakkan Kedaulatan Rakyat

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

 

  Berita Terkini
 
5 Hal yang Bisa Anda Lakukan Membantu Mengurangi Pemanasan Global

Prof Amien Rais 'Yatim' Secara Politik?

Ketum KNPI Haris Pertama Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Cocoknya Jadi Menteri ESDM atau KLH

Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK

Desa Geramat Bangun Jalan Lingkungan dengan Dana Desa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2