Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Penegakkan Hukum
Ustadz Slamet Maarif Ketua PA 212 Ternyata Sudah Berstatus Tersangka
2019-02-11 04:12:57
 

Surat panggilan Ustadz Slamet Maarif sebagai Tersangka.(Foto: @hnurwahid)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustadz Slamet Maarif ternyata sudah menyandang status tersangka. Status tersangka tertulis dalam surat pemeriksaan yang dikirim Polres Surakarta kepada Slamet Maarif.

"Untuk: Menghadap IPTU Catur Agus Y.P., SH, MH, Ipda Supran Yogatama, SHJ, MM, MH, atau Aiptu M. Ichwan, SH di Posko Gakkumdu Polres Surakarta Jl. Adi Sucipto No.2 Surakarta pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 pukul 10.00 WIB, untuk dimintai keterangan selaku tersangka," demikian bunyi surat panggilan pemeriksaan Slamet Maarif yang diterima redaksi, Minggu (10/2).

Surat pemeriksaan ditandatangani Kompol Adli selaku penyidik, atas nama Kapolres dan Kepala Reskrim Polres Surakarta. Surat panggilan bernomor: S.Pgl/48/II/2019/Reskrim itu tertanggal 9 Februari 2019. Dalam surat itu tertulis identitas Ustaz Slamet Maarif, MA bekerja sebagai dosen dan guru.

Slamet disangka melakukan tindak pidana pemilu, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU, KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

Tiga hari lalu, Kamis (7/2), Slamet Maarif menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Markas Polres Kota Surakarta. Dia diperiksa terkait kasus dugaan pelanggaran tindak pidana kampanye atas ceramahnya di acara tablig akbar 212 Solo Raya. Acara berlangsung pada 13 Januari 2019 di Gladak, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo.

Slamet menolak tuduhan isi ceramahnya melanggar Undang-Undang Pemilu tentang kampanye. Dia menegaskan tidak menyampaikan misi, visi, atau program salah satu pasangan calon.

"Saya tidak melakukan kampanye di acara itu. Saya tidak menyebutkan paslon. Saya kooperatif, yang penting ada keadilan," kata Slamet usai diperiksa.

Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif meminta kepolisian adil dalam menangani kasusnya. Dia mengaku mengingatkan penyidik bahwa pelanggaran juga terjadi pada kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Tadi saya ingatkan di akhir (pemeriksaan) kepada penyidik bahwa kasus pelanggaran kampanye karena masalah belum adanya jadwal kampanye, itu kan pernah terjadi di kampanye Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin," katanya.

Slamet mengatakan kasus Jokowi itu kemudian dihentikan dengan alasan belum adanya jadwal resmi dari KPU. Dia juga menyebut bahwa kasus PSI pun diberhentikan karena alasan serupa. Namun dia tak memaparkan kasus mana yang dimaksudnya.

"Kemudian diberhentikan karena belum ada jadwal resmi pengaturan waktu dan tempat kampanye. Kemudian PSI juga sama di-SP3-kan oleh Bareskrim karena belum ada jadwal tempat waktu kampanye resmi dari KPU," ujarnya.

Hal tersebut, kata Slamet, diharapkan dapat menjadi pertimbangan tim penyidik Polresta Surakarta. Dia ingin mendapatkan penindakan hukum secara adil.

"Saya sampaikan itu untuk jadi pertimbangan penyidik. Artinya hukum harus adil, harus sama dengan yang lain," tutupnya.

Sementara, terkait surat panggilan tersangka Ustadz Slamet Maarif tersebut, Wakil Ketua MPR RI menulis komentarnya di akun media sosial twitter Hidayat Nur Wahid @hnurwahid, "Cepatnya proses penetapn"tersangka" thd ust Slamet Maarif,makin menambah bukti hukum yg tajam ke bukan kawan,tapi tumpul ke kawan. Bandingkn dg laporan2 planggaran hukum yg dah lama diadukn olh Neno W,Fadhli Z dll,tak kunjung ada progresnya. Pdhl hukum harusnya ditegakkn dg adil," tulis Hidayat Nur Wahid pada, Senin (11/2).(dbs/dem/rmol/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik

Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong

Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2