Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Amnesti
Undang-undang Amnesti Rusia Disahkan
Thursday 19 Dec 2013 13:03:53
 

Kapal Arctic Sunrise milik Greenpeace yang digunakan dalam aksi unjuk rasa.(Foto: @GreenpeaceEU)
 
RUSIA, Berita HUKUM - Parlemen Rusia sudah mengesahkan undang-undang amnesti politik yang bisa membuat anggota Greenpeace dan Pussy Riot dibebaskan.

Rancangan undang-undang yang diajukan ke parlemen sudah diperluas dan mencakup kerusuhan, yang menjadi dakwaan bagi pegiat lingkungan Greenpeace.

Rusia menangkap 30 pegiat -termasuk dua wartawan-Klik karena dua pegiatnya berupaya naik ke anjungan minyak lepas pantai milik Rusia di Kutub Utara, akhir September.

Aksi itu ditujukan untuk menentang rencana eksplorasi Rusia di Kutub Utara dan mereka Klik sempat didakwa dengan Klik pembajakan yang ancaman hukumannya maksimal mencapai 15 tahun penjara.
Namun jaksa mengubah dakwaan dengan kerusuhan, yang terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Greenpeace sejak awal menuntut agar semua dakwaan atas pegiatnya dicabut.

Sementara anggota kelompok band punk Pussy Riot didakwa melakukan kerusuhan setelah mengkritik Vladimir Putin di Moskow.

Banyak pihak yang melihat pengesahan ini sebagai upaya untuk menenangkan kekhawatiran Barat atas catatan hak asasi manusia menjelang Olimpiade Musim Dingin di Sochi, awal Februari 2014.

Pihak oposisi berpendapat UU yang disahkah tidak cukup dan seharusnya mencakup semua tahanan politik.(BBC/bhc/sya)




 
   Berita Terkait > Amnesti
 
  Komisi III DPR Setujui Amnesti untuk Baiq Nuril
  Ketua DPR Harap Presiden Segera Kirim Surat Amnesti Baiq Nuril
  Undang-undang Amnesti Rusia Disahkan
  Amnesti Internasional Laporkan Penyiksaan Tahanan Libya
  Kebijakan Amnesti 6P Bernuansa Politis
 
ads1

  Berita Utama
Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara

 

ads2

  Berita Terkini
 
Tumbuhkan Etos Kerja Bagi Masyarakat Gorontalo, Arifin Jakani: Hilangkan Budaya 'Tutuhiya'

Jualan Online, Puluhan WNA Ilegal Dijaring Petugas Imigrasi Tangerang

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Marah ke Pendukung Zulhas, Amien Rais: Ini Bukan Partai Kampungan

Para Pemohon Uji UU KPK Sampaikan Perbaikan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2