Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
Uji Publik Rancangan PKPU Pencalonan dan Badan Ad Hoc
2019-10-07 11:12:45
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan KPU Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dana tau Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak 2020, di Gedung KPU Jakarta, Rabu (2/10) lalu.

Ada dua draft PKPU yang diuji publikkan, antara lain PKPU Pencalonan dan Pembentukan badan Ad Hoc Tata Kerja Panita PPK, PPS dan KPPS.

Ketua KPU RI Arief Budiman dalam sambutan berharap melalui uji publik dua draft PKPU ini pihaknya bisa mendapatkan masukan untuk penyempurnaan aturan Pemilihan 2020. Terlebih PKPU Pencalonan yang menurut dia sangat dekat penggunaannya.

Anggota KPU RI lainnya, Evi Novida Ginting Manik menambahkan uji publik atas draft PKPU Pencalonann adalah untuk menyempurnakan PKPU sebelumnya (Nomor 3 Tahun 2017 dan Nomor 15 Tahun 2017). Penyempurnaan terkait mekanisme yang harus diikuti oleh partai politik.

Sementara itu Anggota KPU Wahyu Setiawan melanjutkan bahwa dalam draft PKPU yang diuji publikkan ini KPU berencana mengatur kembali larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Juga ada gagasan agar ada aturan yang lebih eksplisit terkait pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dikesempatan lainnya, Anggota KPU Ilham Saputra menjelaskan bahwa didalam draft PKPU juga diatur tentang pembatasan umur bagi penyelenggara ad hoc 60 tahun dan aturan untuk menyertakan keterangan bebas narkotika. “Agar tidak ada lagi petugas menjadi korban pada level paling bawah,” kata Ilham.

Uji publik terhadap dua PKPU dihadiri oleh perwakilan partai politik, kementerian dan lembaga (Kemenkopolkam, Kemenhumham, Kemendagri, PPATK, KPK), Bawaslu, NGO dan perwakilan dari media massa.(humpaskpuri/dosen-ieam/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Ini Kata Prof Yusril Soal Polemik Penundaan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Kabupaten Talaud
  Mantan Narapidana Harus Tunggu 5 Tahun Untuk Maju dalam Pilkada
  Lampung Siap Laksanakan Pilkada 2020
  Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
  Ketua MPR: Pangamanan Pilkada Serentak 2020 Salah Satu Tugas Utama Kapolri Baru
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton

PN Jakarta Pusat Paling The Best

Gerindra-PKS Sepakati Nama Cawagub, Anies Siap Teruskan Ke DPRD DKI

Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polisi Tangkap 6 Pelaku Kasus Ekploitasi dan Perdagangan Anak Dibawah Umur

Soal Narasi 'Kriminal', Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf ke Warga Tanjung Priok

Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton

PN Jakarta Pusat Paling The Best

Bupati Indra Yasin Siapkan Anggaran 1,5 Milyar Untuk Polres Gorut

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2