Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
Uji Publik Rancangan PKPU Pencalonan dan Badan Ad Hoc
2019-10-07 11:12:45
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan KPU Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dana tau Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak 2020, di Gedung KPU Jakarta, Rabu (2/10) lalu.

Ada dua draft PKPU yang diuji publikkan, antara lain PKPU Pencalonan dan Pembentukan badan Ad Hoc Tata Kerja Panita PPK, PPS dan KPPS.

Ketua KPU RI Arief Budiman dalam sambutan berharap melalui uji publik dua draft PKPU ini pihaknya bisa mendapatkan masukan untuk penyempurnaan aturan Pemilihan 2020. Terlebih PKPU Pencalonan yang menurut dia sangat dekat penggunaannya.

Anggota KPU RI lainnya, Evi Novida Ginting Manik menambahkan uji publik atas draft PKPU Pencalonann adalah untuk menyempurnakan PKPU sebelumnya (Nomor 3 Tahun 2017 dan Nomor 15 Tahun 2017). Penyempurnaan terkait mekanisme yang harus diikuti oleh partai politik.

Sementara itu Anggota KPU Wahyu Setiawan melanjutkan bahwa dalam draft PKPU yang diuji publikkan ini KPU berencana mengatur kembali larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Juga ada gagasan agar ada aturan yang lebih eksplisit terkait pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dikesempatan lainnya, Anggota KPU Ilham Saputra menjelaskan bahwa didalam draft PKPU juga diatur tentang pembatasan umur bagi penyelenggara ad hoc 60 tahun dan aturan untuk menyertakan keterangan bebas narkotika. “Agar tidak ada lagi petugas menjadi korban pada level paling bawah,” kata Ilham.

Uji publik terhadap dua PKPU dihadiri oleh perwakilan partai politik, kementerian dan lembaga (Kemenkopolkam, Kemenhumham, Kemendagri, PPATK, KPK), Bawaslu, NGO dan perwakilan dari media massa.(humpaskpuri/dosen-ieam/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Uji Publik Rancangan PKPU Pencalonan dan Badan Ad Hoc
  Elemen Pemuda Dukung Darlis Pattalongi sebagai Bakal Cabup Kukar
  Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk pada UU Bukan dari KPU
  Pilkada Tahun 2020 Harus Jadi Yang Terbaik
  Pemohon Uji UU Pilkada Pertegas Pasal Pengujian
 
ads

  Berita Utama
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun

Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'

Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto

 

  Berita Terkini
 
Dituding Kartu 'Politik', ETOS Indonesia Institute Dorong DPRD Audit Program Kartu Sehat Kota Bekasi

Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi

KKRG akan Masuk Wilayah Sulut dan Sulteng pada Tahun 2021

Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Sekolah Kader, Program Administrasi Negara Bagi Para ASN untuk Percepatan Karir

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2