BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Putin Tuduh Internet Proyek CIA
RUSIA, Berita HUKUM - Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut internet sebagai proyek Badan Intelijen

Api di Pasar Senen Masih Menyala
JAKARTA, Berita HUKUM - Api masih membakar pasar Senen, Jakarta Pusat, asap tebal masih membumbung t

WHO Khawatir Virus MERS Makin Merajalela dan Mengerikan
ARAB SAUDI, Berita HUKUM - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) khawatir dengan meningkatnya jumlah pend

Petinggi PPP Islah, Menuju Indonesia Berkah
BOGOR, Berita HUKUM - Perpecahan di internal petinggi DPP PPP akhirnya tercapai kesepakatan Islah ke

Mahfud MD Tetap Maju pada Bursa Capres dan Cawapres
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK), masih terus berjuang untuk m

MK Tolak Gugatan UU Kejaksaaan, Antasari: Penahanan Saya Batal Demi Hukum
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, terpidana 18

Penerimaan Pajak dari Sektor Minerba Tidak Optimal
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan kajian optimalisasi penerimaan pajak dengan studi kasus pertamba

Hebat, Aceng Fikri Melenggang ke Senayan
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Bupati Garut H. Aceng H.M. Fikri, S.Ag, dipastikan akan mulus meleng

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Putin Tuduh Internet Proyek CIA
Api di Pasar Senen Masih Menyala
WHO Khawatir Virus MERS Makin Merajalela dan Mengerikan
Petinggi PPP Islah, Menuju Indonesia Berkah
Mahfud MD Tetap Maju pada Bursa Capres dan Cawapres
MK Tolak Gugatan UU Kejaksaaan, Antasari: Penahanan Saya Batal Demi Hukum

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Api di Pasar Senen Masih Menyala
Petinggi PPP Islah, Menuju Indonesia Berkah
Mahfud MD Tetap Maju pada Bursa Capres dan Cawapres
MK Tolak Gugatan UU Kejaksaaan, Antasari: Penahanan Saya Batal Demi Hukum
Hebat, Aceng Fikri Melenggang ke Senayan
Kembali, Gamawan Fauzi Membantah Terlibat Kasus Korupsi e-KTP

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com