Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Saat Bukber di PGK, Kapolri: Soliditas Organisasi adalah Kunci Utama Keberhasilan Tugas Polri
JAKARTA, Berita HUKUM - Acara Silahturahmi dan Buka Puasa bersama diadakan Ketua Umum Perhimpunan Ge

Cara Alami Basmi Kutu Busuk di Tempat Tidur
JAKARTA, Berita HUKUM - Kutu busuk atau disebut juga tumila adalah serangga parasit dari keluarga Ci

Kesira Gerak Cepat Bantu Evakuasi Korban Kecelakaan Pesawat Hercules di Medan
JAKARTA, Berita HUKUM - Tragedi jatuhnya pesawat Hercules C-138 A-1310 milik TNI AU di Medan, Sumate

Diwarnai Catatan, DPR Sahkan 6 Calon Hakim Agung
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fahri Hamzah Jumat (3/7) menye

Haedar Nasir, Islam itu Agama Pencerahan
SAMARINDA, Berita HUKUM - Haedar Nashir menyampaikan bahwa Agama Islam sebagai agama pencerahan, mak

Paripurna DPR Tetapkan Calon Kepala BIN dan Panglima TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Jalan panjang Komisi I DPR RI untuk memberikan pertimbangan calon Kepala BIN

Alasan Mengapa Korban Gelombang Panas Pakistan Capai 1.300 Jiwa
PAKISTAN, Berita HUKUM - Beberapa hari setelah gelombang panas di Pakistan merenggut sekitar 1.300 n

Peraturan JHT Mengagetkan, Politisi Gerindra Kecam BPJS Ketenagakerjaan
JAKARTA, Berita HUKUM - Perubahan mekanisme pemberian manfaat salah satu program Badan Penyelenggara

   

  Berita Terkini >>
   
Saat Bukber di PGK, Kapolri: Soliditas Organisasi adalah Kunci Utama Keberhasilan Tugas Polri
Cara Alami Basmi Kutu Busuk di Tempat Tidur
Kesira Gerak Cepat Bantu Evakuasi Korban Kecelakaan Pesawat Hercules di Medan
Diwarnai Catatan, DPR Sahkan 6 Calon Hakim Agung
Haedar Nasir, Islam itu Agama Pencerahan
Paripurna DPR Tetapkan Calon Kepala BIN dan Panglima TNI

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Saat Bukber di PGK, Kapolri: Soliditas Organisasi adalah Kunci Utama Keberhasilan Tugas Polri
Kesira Gerak Cepat Bantu Evakuasi Korban Kecelakaan Pesawat Hercules di Medan
Peraturan JHT Mengagetkan, Politisi Gerindra Kecam BPJS Ketenagakerjaan
Lagi-Lagi, Bus TransJakarta Terbakar di Halte UI Salemba
Kemensos Siapkan Pabrik Anggaran Rp20 Miliar untuk Penyandang Disabilitas dan Membagikan ABD
Gerindra Desak Pemerintah Jelaskan Masuknya Ribuan TKA Asal China ke Indonesia

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com