Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
DPR Akan Gunakan Hak Interpelasi Soal PSSI
JAKARTA, Berita HUKUM - Permasalahan masa depan persepakbolaan seperti diujung tanduk. Mengingat, sa

Launching Buku 'Zaman Perang' Hendi Jo Mendapatkan Apresiasi dari Berbagai Kalangan
JAKARTA, Berita HUKUM - Bermodalkan 'passion' atau gairah terhadap sejarah dan keberpihakannya terha

Indikasi Kerugiian Negara Harus Diusut Tuntas
JAKARTA, Berita HUKUM - Negara diindikasikan mengalami kerugian sebesar Rp 208 miliar lebih akibat p

DPR: UU Hak Cipta Untuk Hindari Kesewenang-wenangan
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembatasan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cip

Rekor Panas Melanda Alaska, Sebelumnya Aspal Meleleh Akibat Hawa Panas di India
ALASKA, Berita HUKUM - Alaska yang biasanya membeku hingga bulan Juni, akhir-akhir ini mengalami seb

Matahari Melintas di Atas Kabah 2 Kali Setahun
JAKARTA, Berita HUKUM - Matahari melintas persis di atas Kabah Kamis (28/5) dan akan melintas lagi p

Panglima TNI Beri Pengarahan Prajurit TNI di Bali
BALI, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko di dampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TN

Tembakan Peringatan Hentikan Mobil Pengusaha BBM, Polisi Amankan 2,5 Ons Sabu
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kejaran Unit Reserse Narkoba Polres Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) pa

   

  Berita Terkini >>
   
DPR Akan Gunakan Hak Interpelasi Soal PSSI
Launching Buku 'Zaman Perang' Hendi Jo Mendapatkan Apresiasi dari Berbagai Kalangan
Indikasi Kerugiian Negara Harus Diusut Tuntas
DPR: UU Hak Cipta Untuk Hindari Kesewenang-wenangan
Rekor Panas Melanda Alaska, Sebelumnya Aspal Meleleh Akibat Hawa Panas di India
Matahari Melintas di Atas Kabah 2 Kali Setahun

Untitled Document



  Berita Utama >
   
DPR Akan Gunakan Hak Interpelasi Soal PSSI
DPR: UU Hak Cipta Untuk Hindari Kesewenang-wenangan
Tembakan Peringatan Hentikan Mobil Pengusaha BBM, Polisi Amankan 2,5 Ons Sabu
Pria Gangguan Jiwa Mengamuk Hingga Tewaskan 3 Orang dan 8 Lainnya Luka-Luka di Samarinda
BNNP Kaltim Kini Gencar Razia Pengguna Narkoba di Tempat Hiburan Malam
Aksi Demo KSPI Terkait BPJS, Menkes dan Pemerintahan Jokowi Tidak Serius dan Tidak Pro Rakyat

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com