Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
LHKPN untuk Memilih Kepala Daerah yang Jujur
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengatakan,

Laba BTN Meningkat Tajam 54,25% Semester I 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada semester I tahun 2015 mencatat pe

Menhan Berikan Pembekalan 793 Capaja TNI-Polri
SEMARANG, Berita HUKUM - Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Jenderal TNI (Purn) Ryami

Mutasi Jabatan 84 Perwira TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka pembinaan organisasi TNI guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI ya

Tulis Blog tentang Wisata Kuliner dan Dapatkan US$1000!!
JAKARTA, Berita HUKUM - Liburan selalu menjadi pilihan yang tepat untuk melepas kepenatan dari ruiti

Kasad dan 8 Pati TNI Naik Pangkat
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menerima laporan Korps Kenaikan Pa

Diduga Korupsi Dana BLUD Puluhan Milyar, Kepala RSUD Labuang Baji Makassar Diperiksa Kejaksaan
MAKASSAR, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Deddy Suardy Surachman

DPR Apresiasi MOPD Tanpa Kekerasan
JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun pelajaran 2015/2016 dimulai pada hari ini, Senin, (27/7). Di hari ini

   

  Berita Terkini >>
   
LHKPN untuk Memilih Kepala Daerah yang Jujur
Laba BTN Meningkat Tajam 54,25% Semester I 2015
Menhan Berikan Pembekalan 793 Capaja TNI-Polri
Mutasi Jabatan 84 Perwira TNI
Tulis Blog tentang Wisata Kuliner dan Dapatkan US$1000!!
Kasad dan 8 Pati TNI Naik Pangkat

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Laba BTN Meningkat Tajam 54,25% Semester I 2015
Diduga Korupsi Dana BLUD Puluhan Milyar, Kepala RSUD Labuang Baji Makassar Diperiksa Kejaksaan
DPR Apresiasi MOPD Tanpa Kekerasan
Praperadilan Dahlan Iskan Hari Ini di Gelar di PN Jaksel
KPK Harus Jadi Petarung
PT Taspen Gandeng Bank Mantap Siap Bayarkan THT dan Pembayaran Pensiun

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com