Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Abraham Baca Puisi Didepan Ribuan Orang
MAKASAR, Berita HUKUM - Ketua KPK nonaktif, Abraham Samad, tampil membacakan puisi pada acara Festiv

Ahli Pemohon: Pemerintah Indonesia Belum Punya Aturan Pelaksanaan Arbitrase Internasional
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Hakim Konstitusi, Harjono dihadirkan sebagai ahli pada sidang Perkara

Deklarasi Korps Alumni KNPI Dihadiri Tiga Menteri
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Korps Alumni KNPI Aziz Syamsuddin menyatakan dukungan serta mengawal p

Menyelamatkan Hutan Kita dengan Moratorium
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia adalah negara dengan luas hutan tropis dan keanekaragaman hayati t

Discovery Hotel & Convention Ancol Berpartisipasi di Earth Hour 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - “Hijaukan Hutan,Birukan Laut” merupakan tema Earth Hour 2015 yang diadakan S

ARB: Wakapolri Harus Tindak Aksi Premanisme di Fraksi Golkar
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, meminta Wakapolri Komjen (Pol) Ba

Kebijakan Pemerintah Soal Gula Tidak Konsisten
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan konsistensi pemerin

Komisi E: Apa Hebatnya Ahok Dibikinin Buku?
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ahmad Nawawi dari Fraksi Demokrat-PAN meng

   

  Berita Terkini >>
   
Abraham Baca Puisi Didepan Ribuan Orang
Ahli Pemohon: Pemerintah Indonesia Belum Punya Aturan Pelaksanaan Arbitrase Internasional
Deklarasi Korps Alumni KNPI Dihadiri Tiga Menteri
Menyelamatkan Hutan Kita dengan Moratorium
Discovery Hotel & Convention Ancol Berpartisipasi di Earth Hour 2015
ARB: Wakapolri Harus Tindak Aksi Premanisme di Fraksi Golkar

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Abraham Baca Puisi Didepan Ribuan Orang
ARB: Wakapolri Harus Tindak Aksi Premanisme di Fraksi Golkar
Azis Syamsuddin Bakal Deklarasikan Korps Alumni KNPI
Mahasiswa Jakarta dan Yogya Gelar Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM
Denny Indrayana Tersangka, Peneliti dan Aktivis: 'Kami Percaya Denny'
Aktor, Presenter Olga Syahputra Meninggal Dunia

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com