Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Bank BNI 2014 Meraih Laba Bersih Rp 10,8 triliun atau Naik 19,1 Persen
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2014 kian menunjukan kiner

Maia Estianty Rayakan Ulang Tahun Bersama Kedua Anaknya
JAKARTA, Berita HUKUM - Maia Estianty merayakan ulang tahun ke-39 bersama kedua putranya El Rumi dan

Anggap DPR Tak Berfungsi, UU MD3 Kembali Digugat ke MK
JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Komisi VII DPR Desak Menteri ESDM Libatkan Pemda Papua dalam Renegoisasi Kontrak Freeport
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pros

Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Pembangunan Asia dalam Energi Outlook for Asia and the Pasific 2013, pe

Lux Luncurkan Sabun Mandi Pertama dengan Keharuman Mawar yang Tahan Lama
JAKARTA, Berita HUKUM - LUX Forever Collection dengan varian Love Forever dan Romance Forever, merup

Operasi Besar atas Mafia Italia, 163 Ditangkap
ITALIA, Berita HUKUM - Kepolisian Italia menangkap 163 orang di beberapa kota dalam operasi atas kel

Turning Target 25 Tahun Cemeti: Menafsir Jejak, Mengkritisi untuk Nanti
JAKARTA, Berita HUKUM - Galeri Nasional Indonesia berkerjasama dengan Cemeti Art House (stakehoulder

   

  Berita Terkini >>
   
Bank BNI 2014 Meraih Laba Bersih Rp 10,8 triliun atau Naik 19,1 Persen
Maia Estianty Rayakan Ulang Tahun Bersama Kedua Anaknya
Anggap DPR Tak Berfungsi, UU MD3 Kembali Digugat ke MK
Komisi VII DPR Desak Menteri ESDM Libatkan Pemda Papua dalam Renegoisasi Kontrak Freeport
Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009
Lux Luncurkan Sabun Mandi Pertama dengan Keharuman Mawar yang Tahan Lama

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009
Turning Target 25 Tahun Cemeti: Menafsir Jejak, Mengkritisi untuk Nanti
Kuasa Hukum BG Tuding, Tim 9 Bentukan Jokowi Anti Polri
Frost & Sullivan: Perkiraan 2015 Pertumbuhan Kendaraan Mencapai 1.268 Juta Unit
H. Rhoma Irama Siap Pimpin Partai Bulan Bintang
Mahasiswa dan Dosen Dukung KPK

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com