Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Operasi Razia Preman, Kasatreskrim Jakpus: 185 yang Diciduk akan Diberdayakan
JAKARTA, Berita HUKUM - Kesatuan wilayah hukum jajaran Polres Metro Jakarta Pusat, kembali mengelar

Revisi Perpres BPJS Kesehatan Perlu Disambut Baik
JAKARTA, Berita HUKUM - Usulan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2013 tentang Jaminan Keseha

Panglima TNI Resmikan POM TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko memimpin upacara peresmian Polisi Mil

Motif Buruh Bakar Diri Saat May Day dan Melompat di GBK Terungkap
JAKARTA, Berita HUKUM - Motif Sebastian Manufuti (45), melakukan aksi bunuh diri dengan cara bakar d

Mayjen (Purn) Moerwanto: Penahanan Saya Bentuk Pembunuhan Karakter & Rekayasa Hukum
BANDUNG, Berita HUKUM - Gedung Cawang Kencana dibawah naungan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) y

Golkar Kubu Agung: Senin Besok Rencananya akan Membawa Saksi 'Ahli Bahasa'
JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh antara dua kubu di partai Golongan Karya (Golkar) semakin sengit, dan

Tato Halangi Kinerja Jam Tangan Pintar Apple
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Perusahaan Apple mengungkapkan produk jam tangan pintar mereka tidak

Militer Nigeria Bebaskan 234 Perempuan yang Diculik Boko Haram
JAKARTA, Berita HUKUM - Militer Nigeria berhasil membebaskan 234 perempuan dan anak dari sekapan kel

   

  Berita Terkini >>
   
Operasi Razia Preman, Kasatreskrim Jakpus: 185 yang Diciduk akan Diberdayakan
Revisi Perpres BPJS Kesehatan Perlu Disambut Baik
Panglima TNI Resmikan POM TNI
Motif Buruh Bakar Diri Saat May Day dan Melompat di GBK Terungkap
Mayjen (Purn) Moerwanto: Penahanan Saya Bentuk Pembunuhan Karakter & Rekayasa Hukum
Golkar Kubu Agung: Senin Besok Rencananya akan Membawa Saksi 'Ahli Bahasa'

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Mayjen (Purn) Moerwanto: Penahanan Saya Bentuk Pembunuhan Karakter & Rekayasa Hukum
Golkar Kubu Agung: Senin Besok Rencananya akan Membawa Saksi 'Ahli Bahasa'
Polres Langsa Amankan 11 Truck Kayu Ilegal, Diduga Oknum Dishut Terlibat
FPBI: Saatnya Buruh Ciptakan Parpol Sendiri, Jangan Hanya Andalkan Demonstrasi dan Mogok Kerja
Istri Novel Baswedan, Rina Emilda: Bebaskan Novel Baswedan!
Penyidik KPK Novel Baswedan Ditangkap Bareskrim Polri

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com