BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Ditemukan Planet Mirip Bumi di Bimasakti
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Para astronom menemukan planet mirip Bumi di galaksi kita, Bimasakti

Gelar Rapimnas PPP, Kubu Lawan SDA Klaim Didukung Mayoritas Pengurus
JAKARTA, Berita HUKUM - Kelompok Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) menyatakan aksi Ketua Umum Suryadhar

Gawat! Password Facebook, Yahoo dan Gmail Bisa Dibobol
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Sebuah celah berbahaya diklaim mampu menembus pertahanan Yahoo. Bug

Marzuki Daud Dilaporkan ke Panwaslu Terkait Dugaan Money Politic
ACEH, Berita HUKUM - Calon legislatif DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Ridwan Yunus SH melap

Longsor Terparah Everest Tewaskan 12 Orang
NEPAL, Berita HUKUM - Setidaknya 12 pemandu lokal tewas saat terjadi longsor di lereng Gunung Everes

Mau Umroh atau Haji? KBRI Riyadh: Waspadai Virus MERS
JAKARTA, Berita HUKUM - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi di Riyadh, pada Ra

Empat Partai Bahas Koalisi Indonesia Raya
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais memunculkan wac

Prosesi Jumat Agung di Laut NTT, 7 Orang Tewas Tenggelam
NTT, Berita HUKUM - Sebuah kapal motor fiber 'Nelayan Bhakti' tenggelam saat melakukan prosesi laut

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Ditemukan Planet Mirip Bumi di Bimasakti
Gelar Rapimnas PPP, Kubu Lawan SDA Klaim Didukung Mayoritas Pengurus
Gawat! Password Facebook, Yahoo dan Gmail Bisa Dibobol
Marzuki Daud Dilaporkan ke Panwaslu Terkait Dugaan Money Politic
Longsor Terparah Everest Tewaskan 12 Orang
Mau Umroh atau Haji? KBRI Riyadh: Waspadai Virus MERS

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Marzuki Daud Dilaporkan ke Panwaslu Terkait Dugaan Money Politic
Empat Partai Bahas Koalisi Indonesia Raya
Pertemuan Cikini Membahas Capres Koalisi Indonesia Raya
Bupati Kutai Timur Bantah Anas Urbaningrum Milik IUP Batubara 10 Ribu Hektar
Amien Rais: Megawati Melakukan Blunder Datangi Dubes Asing Bareng Capres Jokowi
Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com