BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
DPR dan Pemerintah Sepakati APBN 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR secara aklamasi mengesahkan Rancangan Undang-undang Angg

Pertamina Amanatkan Muhamad Husen Jaga Produksi Minyak
JAKARTA, Berita HUKUM - Jajaran Komisaris PT Pertamina (Persero) hari ini, Rabu (1/10) menunjuk Dire

KPK Ingatkan Tim Transisi Soal Komitmen Presiden Terpilih
JAKARTA, Berita HUKUM - Tujuh orang tim transisi datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada J

Panglima TNI Buka Kejuaraan Drum Band
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bertindak sebagai Inspektur Upacara p

Muspida Aceh Timur Pesijuk Kantor Wartawan Bersama 'Pesawat'
ACEH, Berita HUKUM - Bupati bersama Kapolres, Dandim 01014 Aceh Timur, Sekretaris Daerah, para Kepal

DPR Batal Bentuk Pansus Pemilu 2014
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna memutuskan untuk membatalkan pembentukan Panitia Khusus Pemi

Aksi di Hong Kong Berlanjut, Instagram 'Diblokir'
Layanan media sosial berbagi foto Instagram dilaporkan diblokir di Cina di tengah unjuk rasa prodemo

Pancasila Perekat Persatuan Bangsa
MEDAN, Berita HUKUM - Pancasila dinilai sudah sempurna. Di dalamnya terdapat prinsip gotong royong,

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
DPR dan Pemerintah Sepakati APBN 2015
Pertamina Amanatkan Muhamad Husen Jaga Produksi Minyak
KPK Ingatkan Tim Transisi Soal Komitmen Presiden Terpilih
Panglima TNI Buka Kejuaraan Drum Band
Muspida Aceh Timur Pesijuk Kantor Wartawan Bersama 'Pesawat'
DPR Batal Bentuk Pansus Pemilu 2014

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pertamina Amanatkan Muhamad Husen Jaga Produksi Minyak
Pancasila Perekat Persatuan Bangsa
Cakap Berbahasa Inggris Guna Sambut Daya Saing
Rekayasa Isi Surat Dokter Nekat Korupsi 5 Milyar
Penegakkan Hukum di Jawa Barat, Feri Jamin akan Bersih dari Intervensi Politik
IPO Blue Bird Terancam Batal

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com