Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Xiaomi Geser Huawei Jadi Vendor Smartphone Terbesar ke-3 di Dunia
CINA, Berita HUKUM - Xiaomi dikabarkan telah menjelma menjadi vendor smartphone terbesar ke-3 di dun

Tiga Lembaga Ini Harus Diperkuat Demi Pemberantasan Korupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo baru saja dimulai. Sejumlah “pekerjaan rum

Politisi Golkar Roem Kono Pimpin BURT DPR RI
JAKARTA, Berita - Politisi Partai Golkar Roem Kono terpilih menjadi Ketua Badan Urusan Rumah Tangga

Swedia Resmi Akui Palestina Sebagai Negara Berdaulat
SWEDIA, Berita HUKUM - Swedia hari ini, Kamis (30/10) secara resmi mengakui Palestina sebagai negara

Dukung Kedaulatan Pangan, Pemerintah Akan Bangun 27 Bendungan
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan program kedaulatan pangan pad

Aparat Diminta Tidak Main Tangkap
JAKARTA, Berita HUKUM - Belum lama ini, MA (23), seorang pemuda berdomisili Jakarta Timur mendadak d

Dana BOS Gagal Hentikan Praktik Pungutan Liar di Sekolah
SURAKARTA, Berita HUKUM - Prihatin dengan maraknya pungutan yang kerap diminta sekolah meski menerim

Dana BOS Gagal Hentikan Praktik Pungutan Liar di Sekolah
SURAKARTA, Berita HUKUM - Prihatin dengan maraknya pungutan yang kerap diminta sekolah meski menerim

   

  Berita Terkini >>
   
Xiaomi Geser Huawei Jadi Vendor Smartphone Terbesar ke-3 di Dunia
Tiga Lembaga Ini Harus Diperkuat Demi Pemberantasan Korupsi
Politisi Golkar Roem Kono Pimpin BURT DPR RI
Swedia Resmi Akui Palestina Sebagai Negara Berdaulat
Dukung Kedaulatan Pangan, Pemerintah Akan Bangun 27 Bendungan
Aparat Diminta Tidak Main Tangkap

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Eksistensi Artis dan Narkotika
Dipindahkan ke Bandung, KY Tidak Periksa Hakim Soeprapto
Warga Jakarta Barat 'Tak Percaya' Lagi pada Pemkot Jakbar
Trend Boarding Terbaru Acer, Luncurkan Smartphone Liquid Lade dan Liquid Z500
Dibatalkannya Pemenang Proyek Rp120 Milyar Semani II Hanya Alasan
Menelisik UU Panas Bumi, Akankah Efektif Menjadi Dasar Hukum Bagi Pemanfaatan Panas Bumi di Hutan Konservasi..?

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com