Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Dansatgas Konga XXXV-A Kunjungi Dansektor Barat di Darfur
SUDAN, Berita HUKUM - Sebanyak 800 Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Batalyon Komposit

Letkol Inf Endra Saputra Kusuma Pimpin Kodim 0104 Aceh Timur
ACEH, Berita HUKUM - Komandan Korem (Danrem) 001/Lilawangsa Kolonel Infantri Achmad Daniel Chardin p

Proyek Jalan Mangkrak di Bukit Pinang, Makan Korban
SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek jalan yang berada di daerah Kampung Pinang, Kelurahan Bukit Pinang,

BNNP Kaltim Bekuk Pengedar dan Pengguna Narkotika, 2 Pelaku Diantaranya Residivis
SAMARINDA, Berita HUKUM - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali

Komite II DPD RI Kritisi Kinerja Pemerintah Kabupaten Kota di Aceh
ACEH, Berita HUKUM - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh Rafli K

Unjuk Rasa di Hong Kong Menentang Pembeli Cina
HONG KONG, Berita HUKUM - Kepolisian Hong Kong menangkap belasan orang dalam aksi unjuk rasa di deka

Prioritas untuk Petani Marjinal, Pemerintah Segera Bagikan Lahan Seluas 9 Juta Hektar
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla

Keke Busana Luncurkan Buku 'Dua Kodi Kartika'
JAKARTA, Berita HUKUM - Fenomena menguatnya kelas menengah muslim di Indonesia, merupakan potensi pa

   

  Berita Terkini >>
   
Dansatgas Konga XXXV-A Kunjungi Dansektor Barat di Darfur
Letkol Inf Endra Saputra Kusuma Pimpin Kodim 0104 Aceh Timur
Proyek Jalan Mangkrak di Bukit Pinang, Makan Korban
BNNP Kaltim Bekuk Pengedar dan Pengguna Narkotika, 2 Pelaku Diantaranya Residivis
Komite II DPD RI Kritisi Kinerja Pemerintah Kabupaten Kota di Aceh
Unjuk Rasa di Hong Kong Menentang Pembeli Cina

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Komite II DPD RI Kritisi Kinerja Pemerintah Kabupaten Kota di Aceh
Zulkifli Berkicau 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un...' setelah Terpilih Ketum Baru PAN
Deklarasi Angkatan Muda Demokrat Dukung SBY Ketum Demokrat Kembali
Tudingan Amien, Klarifikasi Hatta: Saya Tak Pernah Bohong
Ahok Datangi KPK Bongkar Dana Siluman
Dua Guru Besar Ahli Hukum Pidana Sebut Rencana KPK Ajukan PK ke MA Tidak Tepat

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com