BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Breaking News': Pilpres 2014 Cacat Hukum, Prabowo-Hatta Tidak Mengundurkan Diri dari Pencalonan
JAKARTA, Berita HUKUM - Mencermati perkembangan situasi politik nasional seiring dengan pernyataan s

Panglima TNI Pimpin Apel Pengamanan Pilpres tahun 2014
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko memimpin Apel Kesiapsiagaan Pengamana

TIDAR dan Sahabat Prabowo: Tidak Benar Jika Kami Lakukan Pengerahan Massa
JAKARTA, Berita HUKUM - Organisasi Sayap Partai Gerindra, TIDAR (Tunas Indonesia Raya) dan Komunitas

Bawaslu: Kecurangan Sistimatis Menunjukkan Demokrasi Tidak Baik
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai adanya kecurangan yang dilakukan sec

Belanda Selidiki 'Kejahatan Perang' MH17
UKRAINA, Berita HUKUM - Penuntut umum Belanda membuka penyelidikan kejahatan perang atas penjatuhan

Ahmad Dhani Mengadu ke Dewan Pers Ulah 15 Media Online
JAKARTA, Berita HUKUM - Musisi kondang Ahmad Dhani, melaporkan 15 media online di Indonesia, ulah pe

Densus 88 Berhasil Bekuk 2 Terduga Jaringan Teroris
JAKARTA, Berita HUKUM - Densus 88 Antiteror berhasil membekuk tersangka sebagai komplotan teroris. K

Presiden SBY: Mengucapkan Selamat Kepada Yang Menang Itu Indah
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, tiga bulan mendatang ini

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Breaking News': Pilpres 2014 Cacat Hukum, Prabowo-Hatta Tidak Mengundurkan Diri dari Pencalonan
Panglima TNI Pimpin Apel Pengamanan Pilpres tahun 2014
TIDAR dan Sahabat Prabowo: Tidak Benar Jika Kami Lakukan Pengerahan Massa
Bawaslu: Kecurangan Sistimatis Menunjukkan Demokrasi Tidak Baik
Belanda Selidiki 'Kejahatan Perang' MH17
Ahmad Dhani Mengadu ke Dewan Pers Ulah 15 Media Online

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Breaking News': Pilpres 2014 Cacat Hukum, Prabowo-Hatta Tidak Mengundurkan Diri dari Pencalonan
TIDAR dan Sahabat Prabowo: Tidak Benar Jika Kami Lakukan Pengerahan Massa
Bawaslu: Kecurangan Sistimatis Menunjukkan Demokrasi Tidak Baik
Densus 88 Berhasil Bekuk 2 Terduga Jaringan Teroris
Pendukung Prabowo-Hatta Melakukan Aksi Unjukrasa Damai di Depan KPU
Polonia Media Center Adakan Pengajian Khatam Al Quran dan Santunan Anak Yatim

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com