BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Gerindra Tolak Kriminalisasi Logo Garuda Merah
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa Hukum Tim Pembela Merah Putih, Habiburokhman mempertanyakan sikap Polr

122 Perwira Prajurit Karier di Lantik
MAGELANG, Berita HUKUM - Sebanyak 122 Perwira Prajurit Karier dilantik dan diambil sumpahnya dalam s

KPA Desak Jokowi-JK Prioritaskan Reforma Agraria
JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki masa transisi pemerintahan saat ini, agenda reforma agraria mendapa

Biografi Almarhum Pemimpin Redaksi 'Kompas.com', Taufik H Mihardja
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemimpin Redaksi Kompas.com, Taufik Hidayat Mihardja, meninggal dunia pada R

Polres Lhoksukon Musnahkan Ratusan Goni Bawang Merah Ilegal
ACEH, Berita HUKUM - Bawang merah ilegal sebanyak 266 goni dimusnahkan Polres Lhoksukon Aceh dengan

Pemuda Kaltim Bersatu Ancam Turunkan Massa Demo Tolak Kedatangan Ketua FPI
SAMARINDA, Berita HUKUM - Penolakan keberadaan Guru Besar Front Pembela islam (FPI) Habib Rizieq Shi

Rapat Paripurna: DPR Setujui LPJ Bupati Aceh Utara
ACEH, Berita HUKUM - Menjelang pelantikan dewan-dewan terpilih, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (D

Komandan NETSAFA Tinjau Latihan GPOI di PMPP TNI
BOGOR, Berita HUKUM - Komandan NETSAFA (Navy Education and Training Security Activity Field) Captain

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Gerindra Tolak Kriminalisasi Logo Garuda Merah
122 Perwira Prajurit Karier di Lantik
KPA Desak Jokowi-JK Prioritaskan Reforma Agraria
Biografi Almarhum Pemimpin Redaksi 'Kompas.com', Taufik H Mihardja
Polres Lhoksukon Musnahkan Ratusan Goni Bawang Merah Ilegal
Pemuda Kaltim Bersatu Ancam Turunkan Massa Demo Tolak Kedatangan Ketua FPI

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Gerindra Tolak Kriminalisasi Logo Garuda Merah
Pemuda Kaltim Bersatu Ancam Turunkan Massa Demo Tolak Kedatangan Ketua FPI
M Taufik: Koalisi Merah Putih Tetap Solid
Ketua MK: Tiada Independensi, Pengadilan Mudah Dipengaruhi
Gabungan Pemuda Kaltim Bersatu Tolak Ketua FPI Habib Riziq di Samarinda
Tersisa 276, Sisa Kuota Haji untuk Lanjut Usia

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com