Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
RUU KUHP dan KUHAP Harus Jadi Prioritas
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Martin Hutabarat kembali mendapatkan t

Mayjen TNI Andika Perkasa Jabat Danpaspampres
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko memimpin serah terima jabatan Komanda

PP Muhammadiyah Menolak Perkawinan Beda Agama
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammadiyah dalam keterangannya memperkuat keterangan dari Pihak Terkait se

Bahas Keamanan Negara, Presiden Panggil Panglima, Kepala Staf TNI, dan Kapolri
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (22/10) siang, di Istana Merdeka, Ja

Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kreditur Ke-1 (25/9) Tachiana Sumampouw (Dalam Pailit) hadir, yang had

Sandiwara Dibatalkan Paket Proyek Semani II, Kadis Bina Marga Diduga Bermain
SAMARINDA, Berita HUKUM - Paket proyek pembangunan Polder Semani Tahap II dengan program multiyeard

Lewat Album Fragmen Siti Nurhaliza Kembali Diatas Panggung
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyanyi asal Malaysia, Siti Nurhaliza mengaku titel album terbarunya ‘Fragm

Abraham Samad: Kami Telah Jalankan Tugas Keputusan Ditangan Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meyatakan pihaknya te

   

  Berita Terkini >>
   
RUU KUHP dan KUHAP Harus Jadi Prioritas
Mayjen TNI Andika Perkasa Jabat Danpaspampres
PP Muhammadiyah Menolak Perkawinan Beda Agama
Bahas Keamanan Negara, Presiden Panggil Panglima, Kepala Staf TNI, dan Kapolri
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
Sandiwara Dibatalkan Paket Proyek Semani II, Kadis Bina Marga Diduga Bermain

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Abraham Samad: Kami Telah Jalankan Tugas Keputusan Ditangan Presiden Jokowi
Hari Ini di Istana, Presiden Jokowi Adakan Jumpa Pers Perdana
Tayangkan Nikah Artis secara Langsung Trans TV dan RCTI Kena Tegur KPI
Prof. Din Syamsuddin: Mengemis Jabatan Bukan Akhlak Umat Islam
Minat Investor Rendah Rida Mulyana Luncurkan Revisi Aturan Listrik Biomassa
Sambut Tahun Baru Islam 1436 Hijriah MUI Akan Gelar Pesta Nasional

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Sumbawa
Tindakan Aparat Kepolisian di Bima Sumbawa, Langgar HAM
Saturday 24 Dec 2011 23:56:46
 
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa aksi penembakan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12), merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, pihak kepolisian bertindak dengan menempuh langkah represif yang melanggar HAM.

"Dari tayangan gambar serta laporan yang kami terima, diduga tindakan aparat melanggar HAM. Kami juga sebelumnya sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

Menurut dia, jauh sebelumnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunandi dan Direktur PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Rekomendasi itu dikeluarkan pada 9 November 2011 dan telah dikirimkan kepada ketiga pihak tersebut. Namun, tak satu pun dari rekomendasi itu dilaksanakan mereka.

Rekomendasi Komnas HAM itu, lanjut Ridha, merupakan hasil kajian dan evaluasi langsung ke lokasi, jauh sebelum bentrok ini terjadi. Kami merekomendasikan, agar ketiga pihak itu untuk memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT SMN. Komnas juga meminta Bupati Bima untuk menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil.

Sedangkan rekomendasi kepada Kapolda NTB, ungka dia, diminta untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mencegah potensi konflik yang dengan jelas terlihat. Tapi semua rekomendasi itu sama sekali tidak direspon dengan postif. “Kapolda dan Bupati malah ngotot mmebela perusahaan itu,” imbuh Ridha.

Hingga saat ini, dikabarkan korban tewas penembakan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, terhadap massa Front Reformasi Anti-Tambang yang menolak operasionalisasi pertambangan PT SMN itu, dipastikan sudah lima orang.

Tapi berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan itu. Kemungkinan tersebut sangat besar, karena kekerasan aparat kepolisian itu memicu aksi anarkis yang merembet ke daerah sekitarnya. Polisi pun dilaporkan makin brutal menidak massa. (tnc/wmr)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com