Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilpres
Timses Prabowo Siap Laporkan Sri Mulyani dan Luhut ke Bawaslu
2018-10-17 20:13:04
 

Tampak Direktur Bank Dunia (paling kiri) dan Direktur IMF (kedua kiri) saat berfoto dengan menunjukkan simbol 1 jari yang sebelumnya mereka menunjukkan simbul 2 jari, saat bersama Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani pada acara Annual Meeting IMF-World Bank di Bali.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno akan melaporkan Menteri Koordinator Kamaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena diduga menggunakan forum internasional untuk kepentingan kampanye ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Luhut mengarahkan Direktur IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengacungkan salam satu jari dalam penutupan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, Senin malam (15/10).

Semula Luhut dan Sri mengacungkan sepuluh jari. Luhut kemudian mengubahnya menjadi satu jari. Namun melihat Lagarde dan Jim mengacungkan dua jari, Luhut kemudian meminta Christine untuk mengacungkan satu jari.

Sementara Sri kedapatan menjelaskan kepada Lagarde, 'Two is for Prabowo, One is Jokowi'. Setelah itu Lagarde dan Jim bersama Luhut mengacungkan satu jari.

Luhut juga diduga melakukan pelanggaran kampanye ketika merayakan keberhasilan pengamanan kegiatan Annual Meeting IMF WB bersama prajurit TNI dan Polri. Dia terlihat melakukan goyang satu jari yang identik dengan nomor urut pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ini merupakan dugaan pelanggaran serius karena Luhut melibatkan orang asing dan memanfaatkan forum internasional untuk berkampanye. Luhut juga membahayakan netralitas anggota Polri dan TNI yang seharusnya netral tapi melakukan pemihakan dengan simbol-simbol kepada capres tertentu", demikian kata A Husen, anggota Tim Advokasi dan Hukum BPN Prabowo - Sandi dalam keterangan persnya, Selasa (16/10).

"Sebagai purnawirawan Jenderal TNI Luhut seharusnya tahu bahwa anggota TNI Polri harus netral dalam Pemilu. Tapi sebaliknya ia malah melakukan tindakan yang mengarahkan pada capres tertentu," tambah Husen.

Husen menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Luhut terindikasi melanggar UU Pemilu dan mempermalukan nama Indonesia di depan dunia internasional. Oleh karena itu, Tim Advokasi menurut rencana akan melaporkan tindakan Luhut tersebut ke Bawaslu.(kumparan/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu
  Real Count C1 TPS oleh BPN Sudah 600 Ribu Lebih, Prabowo-Sandi Menang 62 Persen
  Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi
  Jelang 17 April 2019, Boni Hargens: Masyarakat Agar Rasional dan Bijak Menentukan Pilihan
  Waketum Gerindra: Bang Yos Dukung 02 Prabowo- Sandi
 
ads

  Berita Utama
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu

Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi

Warisan Yang Akan Ditinggalkan Prabowo Untuk Indonesia

 

  Berita Terkini
 
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

Korea Utara Klaim Uji Coba 'Senjata Baru'

Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu

Real Count C1 TPS oleh BPN Sudah 600 Ribu Lebih, Prabowo-Sandi Menang 62 Persen

Pasca Pemilu, Muhammadiyah Memandang Perlunya Rekonsiliasi Nasional untuk Tegaknya Kedaulatan dan Persatuan Indonesia

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2